AYOBOGOR.COM – Ada kabar gembira bagi penerima bantuan sosial di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) baru saja memberikan beberapa update penting terkait kebijakan bantuan sosial.
Dua topik utama yang kini menjadi sorotan adalah penurunan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk sejumlah bantuan sosial dan perubahan besar pada sistem subsidi, khususnya untuk gas LPG 3 kg dan BBM yang akan dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Simak terus informasi terbaru mengenai perubahan kebijakan ini dan pencairan bantuan sosial yang sedang berlangsung!
1. Subsidi Gas LPG 3 Kg dan BBM Akan Dikonversi Jadi BLT
Salah satu kebijakan penting yang kini sedang dalam proses adalah perubahan bentuk subsidi gas LPG 3 kg dan BBM yang sebelumnya banyak disalahgunakan. Subsidi tersebut, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ternyata banyak dinikmati oleh kalangan mampu, bahkan orang kaya yang seharusnya tidak menjadi penerima. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi ini menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran.
BLT Gas LPG 3 Kg
Subsidi gas LPG 3 kg yang biasa dinikmati oleh keluarga miskin, kini akan digantikan dengan BLT yang langsung diberikan kepada penerima manfaat. Dana BLT ini nantinya diperkirakan mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per keluarga. Pemerintah berjanji akan memastikan penerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan saat ini tengah menyiapkan anggaran serta data penerima yang akan disalurkan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.
BLT BBM
Selain gas LPG, subsidi BBM juga akan dialihkan ke BLT untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Masyarakat yang berhak menerima BLT BBM ini akan dipilih berdasarkan data yang lebih akurat, dan pengalihan ini sudah mulai digodok oleh pemerintah. Menteri Prabowo dan Bahlil Lahadalia telah menyatakan bahwa proses ini tengah dalam tahap koordinasi dan persiapan. BLT BBM ini diharapkan akan memberikan manfaat lebih besar dan merata kepada keluarga penerima yang membutuhkan bantuan untuk biaya hidup sehari-hari.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. Penerima bantuan akan diinformasikan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan, baik melalui KPM PKH, BPNT, atau data penerima lainnya.
2. Pencairan SP2D untuk Bansos PKH dan BPNT Desember 2024
Selain perubahan kebijakan subsidi, kabar baik lainnya datang dari pencairan dana bantuan sosial melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah turun pada hari ini. Kementerian Sosial telah mengakselerasi proses pencairan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kini memasuki periode November-Desember 2024.
Pada hari ini, sejumlah saldo bantuan telah mulai cair di beberapa bank penyalur, termasuk Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Berdasarkan informasi yang diterima, saldo bantuan PKH sudah masuk ke rekening penerima, dengan rincian sebagai berikut:
- Bank Mandiri: Saldo Rp400.000 untuk bantuan PKH di wilayah Jawa Timur.
- Bank Syariah Indonesia (BSI): Saldo Rp650.000 untuk PKH dan Rp483.000 untuk bantuan sosial PKH lainnya, termasuk bantuan untuk komponen pendidikan SD yang juga telah cair.