AYOBOGOR.COM - Kelas menengah di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius. Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Keterpurukan ekonomi yang dialami oleh kelompok ini bukan sekadar isu atau prediksi, melainkan sebuah kenyataan yang mengkhawatirkan. Dalam lima tahun terakhir, tren penurunan jumlah kelas menengah sangat jelas terlihat.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah pada 2019 tercatat sebanyak 57,33 juta jiwa atau 21,45% dari total penduduk.
Namun, pada tahun ini, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 47,85 juta atau 17,13%. Penyebab penurunan ini bukan karena kelas menengah semakin sejahtera, melainkan karena banyak di antara mereka yang terpaksa mundur ke lapisan yang lebih rendah akibat meningkatnya biaya hidup dan stagnasi pendapatan.
Jika situasi ini tidak segera ditangani dengan strategi yang efektif, maka bisa dipastikan banyak dari mereka akan terperosok ke dalam kemiskinan.
Dalam konteks ini, pemerintah baru diharapkan tidak hanya fokus pada target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, seperti yang dijanjikan selama kampanye, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap daya beli masyarakat.
Tanpa kebijakan yang mendukung peningkatan daya beli, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Sebagian besar kebijakan yang ada saat ini justru tidak menguntungkan kelas menengah, yang selama ini menjadi motor penggerak konsumsi domestik. Kelas menengah sering kali menjadi kelompok yang terlupakan dalam kebijakan ekonomi.
Sementara pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan insentif pajak kepada kalangan atas, kelas menengah justru harus berjuang sendiri menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan penurunan pendapatan.
Pembiaran ini harus diakhiri, dan kebijakan yang berpihak kepada kelas menengah harus segera disusun. Penting untuk diingat bahwa kelas menengah memiliki peran strategis dalam ketahanan ekonomi nasional.
Dengan jumlah yang semakin menyusut, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang terancam, tetapi juga ketimpangan sosial yang semakin melebar. Isu ini perlu menjadi fokus utama bagi tim ekonomi dalam kabinet Prabowo-Gibran.