AYOBOGOR.COM - Presiden Joko Widodo menyebut ada sejumlah dampak positif dari subsidi BBM di masa pemerintahannya. Sayangnya, kebijakan itu dirasa kurang mendapatkan dukungan penuh.
Dilansir dari kemenkeu.go.id, pada 2022 lalu, pemerintah memang sempat menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Isa Rachmatarwata selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu mengatakan kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2% dana transfer umum (DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.
Baca Juga: Info Terbaru dari BKN! Catat Jadwal Tes SKD CPNS 2024 di 9 Wilayah yang Ada di Indonesia
Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dampak positif dari subsidi BBM. Pernyataan itu tertuang dalam postingan di media sosial X yang diunggah pada hari ini, Sabtu 12 Oktober 2024.
"Tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari publik. Contohnya, saat pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur. Namun hasilnya jelas, kita berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal, dan meningkatkan daya saing Indonesia," tulisnya.
"Kebijakan hilirisasi juga sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar. Di acara Kompas 100 CEO Forum ke-15 ini, saya mengajak semua untuk bersinergi membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo merasa bahwa kebijakan subsidi BBM yang diterapkannya tidak mendapatkan dukungan penuh dari publik.
Padahal ada banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Antara lain soal infrastruktur, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dll. Sontak, postingan Jokowi itu langsung mendapatkan respons menohok dari publik.
"Kenapa gak potong tunjangan pejabat-pejabat juga? Kenapa yang dikorbanin selalu rakyat miskin? Subsidi dikurangi, PPN naik, tapi jor-joran ngasih bonus tukin ke ASN," tulis seorang netizen.
"Pernah cek kenapa truk angkuta logistik dan material tidak mau lewat tol tapi tetap memilih jalan biasa di Pantura? Kata supir truk sih jalan tolnya mahal, mending lewat jalan biasa," timpal warganet lainnya.
"Pak, PMA Quartal pertama tahun ini larinya ke industri pertambangan, coba deh kalau di lempar untuk hidupin UMKM pasti serapan tenaga kerja lebih masif," kata seorang netizen yang memberikan masukan untuk Jokowi.
Selanjutnya, pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan di tahun 2024. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sampai saat ini aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih belum rampung sehingga belum bisa diterapkan.***