AYOBOGOR.COM -- Belakangan ini, muncul pertanyaan mengenai ketidakpastian jadwal penyaluran bantuan sosial dari beberapa pihak, termasuk pendamping sosial.
Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa pendamping sosial, meskipun memiliki akses informasi tertentu, tidak mengetahui secara pasti jadwal penyaluran bantuan sosial.
Proses penyaluran bantuan sosial melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Setelah Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah untuk penyaluran bantuan, langkah selanjutnya adalah mengirimkan data kepada bank penyalur.
Bank kemudian melakukan proses validasi data sebelum dana dapat ditransfer ke rekening KPM. Hal ini menjelaskan mengapa pendamping sosial pun tidak dapat memberikan kepastian tentang jadwal penyaluran.
Lebih jauh, fleksibilitas anggaran penyaluran bantuan sosial di tahun 2024 juga menjadi faktor yang mempengaruhi jadwal.
Terkadang, bantuan bisa dipercepat, namun ada kalanya juga mengalami keterlambatan akibat berbagai alasan, termasuk pemutakhiran data.
Saat ini, proses migrasi data dari PT Pos ke Kartu KKS masih berlangsung, yang juga berkontribusi pada ketidakpastian dalam penyaluran bantuan.
Meskipun ada isu yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan melalui PT Pos akan dihentikan, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut.
Proses migrasi data dari PT Pos ke KKS masih dalam tahap penyelesaian, sehingga KPM diharapkan untuk bersabar dan menunggu informasi lebih lanjut melalui pendamping sosial masing-masing.
Bagi KPM yang merasa jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan perkiraan, penting untuk memahami bahwa hanya komponen tertentu yang terhitung dalam bantuan sosial.
Misalnya, untuk ibu hamil dan balita, hanya kehamilan kedua dan anak kedua yang dihitung. Hal ini bisa menjelaskan mengapa bantuan yang diterima mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi.
Terkait dengan bantuan sosial yang belum cair, seperti BPNT untuk periode September-Oktober, perlu dicatat bahwa penyaluran bantuan tersebut masih dalam proses. Hingga saat ini, data yang terlihat masih mencakup periode sebelumnya, yaitu Juli-Agustus. Keterlambatan ini disebabkan oleh sejumlah KPM yang masih dalam tahap validasi data.
Bagi KPM yang mengalami perubahan alamat, penting untuk segera memperbarui data di Kartu Keluarga dan KTP. Setelah itu, KPM harus menghubungi petugas di desa atau kelurahan untuk memastikan data mereka diperbarui di sistem. Ketidakakuratan data administratif sering menjadi penyebab bantuan sosial tidak cair.