AYOBOGOR.COM - Bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang dinanti-nantikan KPM ternyata masih belum ada kepastian pencairannya hingga hari ini, Minggu, 19 Mei 2024.
Pemerintah sudah mengumumkan rencana penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan sejak Januari 2024. Akan tetapi faktanya penyalurannya terus diundur sehingga membuat keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi gigit jari.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kabar terbaru terkait penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Susiwijono Moegiarso juga menjelaskan bahwa awalnya, rencana penyaluran bantuan pengganti BLT El Nino itu diumumkan sebagai tanggapan terhadap dinamika global dan perubahan harga pangan di awal tahun tersebut.
Pemerintah menilai bahwa dampak dari berbagai sentimen tersebut masih cukup besar bagi masyarakat, sehingga diumumkanlah rencana pemberian bantuan langsung tunai.
Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika yang dihadapi telah bergeser, menyebabkan perubahan dalam urgensi pemerintah.
Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa tidak mengetahui karena seiring berjalannya waktu, konteksnya pasti telah berubah.
Baca Juga: Selamat SP2D PKH BNPT Turun Khusus KPM Ini dan Keterangan SPM PKH Mei-Juni Hilang di SIKS-NG?
Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa ada kisruh di Kementerian terkait penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Menurut Susiwijono, penganggaran untuk program BLT yang sebelumnya telah disiapkan untuk periode Januari - Maret 2024 masih berada di Kementerian Keuangan. Dia menambahkan bahwa hingga saat ini, anggaran tersebut belum diteruskan kepada mereka.
Pernyataan tersebut berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyatakan bahwa pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran terkait program BLT Mitigasi Risiko Pangan dari Kementerian Sosial.
"Namun, BLT El Nino atau sekarang disebut mitigasi risiko pangan 2024 belum dieksekusi. Kami belum mendapat dokumen Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani dilansir dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI.