Skema pencairan tersebut Melalui Sosial Next Generation (SIKS-NG) supervisor yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Adapun skema pencairan melalui SIKS-NG Supervisor akan melewati tahap berikut :
1. Verifikasi atau verval rekening keluarga penerima manfaat (KPM)
2. Setelah melakukan verval, maka Kemensos akan menerbitkan surat perintah membayar (SPM),
Baca Juga: Bakso BOY di Serpong Tangerang Selatan, Bakso Urat Iganya Paling Juara Ada di Sini
3. Kemudian surat perintah pencairan dana (SP2D)
4. Selanjutnya standing instruction
5. Setelah standing Instruction, maka langkah terakhir adalah topup atau pencairan dana.
Nah untuk PT Pos Indonesia, prosesnya ditambah dengan:
1. Mengirim undangan By Name by Address kepada pendamping sosial atau pihak desa.
Baca Juga: Bakso BOY di Serpong Tangerang Selatan, Bakso Urat Iganya Paling Juara Ada di Sini
2. Undangan pencairan diserahkan ke KPM untuk mendapatkan jadwal pencairan, dan
3. Terakhir, barulah pencairan.
Jika lama, lalu mengapa pemerintah masih menggunakan PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur bansos?
Jawabannya adalah karen tidak semua bank ada di wilayah pelosok atau pedalaman.
Baca Juga: KIP Kuliah Belum Cair Tapi Telanjur Klik 'Konfirmasi Penerimaan Biaya Hidup', Harus Apa?