nasional

Mensos Risma Beri Penjelasan Soal Penyaluran Bansos di Masa Pemilu 2024 yang Sempat Jadi Kontroversial

Rabu, 20 Maret 2024 | 22:26 WIB
Mensos Risma Beri Penjelasan Soal Penyaluran Bansos di Masa Pemilu 2024 yang Sempat Jadi Kontroversial (setkab.go.id)

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam penyaluran bansos yang bermuatan politis.

Menurut Risma, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp497 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp78 triliun.

Selain itu, Risma juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah memegang langsung anggaran bansos tersebut.

Anggaran bansos yang dikeluarkan pemerintah melalui Surat Perintah Membayar (SPM) itu langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos melalui bank penyalur.

Dalam rapat kerja tersebut, Risma juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam penyaluran bansos yang bermuatan politis. 

Menurutnya, pihaknya hanya bertanggung jawab atas penyaluran bansos sebesar Rp78 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati meminta Risma untuk menjelaskan masifnya bansos pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Menanggapi permintaan tersebut, Risma menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam penyaluran bansos yang bermuatan politis. 

Menurutnya, pihaknya hanya bertanggung jawab atas penyaluran bansos sebesar Rp78 triliun.

Risma juga menambahkan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk memastikan bahwa bansos yang disalurkan tepat sasaran.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembaruan dan pengecekan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memastikan bahwa bansos tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos tersebut.

Ia juga berharap bahwa Risma dan jajarannya dapat bekerja secara maksimal untuk memastikan bahwa bansos tersebut dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Penyaluran bansos yang tepat sasaran dan bebas dari politisasi tentunya menjadi harapan semua pihak.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari DPR dan komitmen dari Kemensos untuk terus melakukan perbaikan, diharapkan penyaluran bansos di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.***

Halaman:

Tags

Terkini