Kedua, KPM harus membawa surat undangan bansos BPNT alokasi Februari-Maret 2024 yang telah dibagikan kepada masing-masing KPM.
Ketiga, KPM harus hadir sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan oleh PT Pos Indonesia.
Jika pengambilan bansos BPNT ditempatkan di tingkat kantor desa maka KPM harus mengambil di kantor desa.
Begitu pula jika KPM mengambil bansos BPNT di tingkat kelurahan dan di kantor cabang PT Pos Indonesia.
Keempat, jika ada KPM yang tidak dapat mengambil bansos BPNT biasanya bisa diwakilkan oleh anggota keluarga inti atau masih dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Jika KPM meminta pengambilan bansos BPNT-nya diwakilkan oleh anggota keluarga intinya, maka perwakilan tersebut diharuskan membawa KTP dan KK.
Apabila KPM tidak bisa mengambil sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan, maka biasanya PT Pos Indonesia memberikan kelonggaran agar bisa diambil di lain waktu atau di hari sesudahnya.
Para KPM dihimbau apabila sudah mendapatkan surat undangan untuk segera mengambil bansos BPNT-nya.
Sebab jika tidak diambil nanti ketika ada rekonsiliasi penyaluran bansos bagi KPM yang mengambil bansos tersebut akan menjadi catatan tersendiri di Kemensos.
Hal itu akan berkaitan dengan apakah bansos BPNT akan dilanjutkan atau tidak untuk KPM tersebut atau apakah KPM tersebut masih bisa mendapatkan bansos BPNT tahap berikutnya atau tidak.***