nasional

Fresh Graduate Lolos CPNS 2024 Dikirim ke Ibukota Negara, Ini Deretan Fasilitas PNS di IKN

Selasa, 9 Januari 2024 | 12:36 WIB
Fresh Graduate Lolos CPNS 2024 Dikirim ke Ibukota Negara, Ini Deretan Fasilitas PNS di IKN (Kemenkopukm)

AYOBOGOR.COM - Pemerintah segera membuka seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024.

Tanggal pembukaan seleksi CPNS 2024 sendiri belum ditentukan, namun diproyeksikan setelah Pemilu 2024 selesai.

Sejauh ini, pemerintah baru menyatakan formasi yang akan dibuka untuk rekrutmen CPNS 2024 di mana fresh graduate atau lulusan baru paling banyak diincar.

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa fresh graduate bisa mengikuti proses seleksi menjadi PNS, dengan total 690.822 formasi.

Baca Juga: Daftar Penerima Bansos 2024, Pencairan Bansos BPNT dan BLT El Nino Fix di Tanggal Ini, Per KPM Dapat Rp 800.000

"Formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang yang tersebar di instansi pusat 207 ribu dan di instansi daerah 483 ribu," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, dikutip dari Instagramnya.

Salah satu penempatan di instansi pusat yakni di ibukota negara, IKN. Meskipun menjadi tantangan bagi pegawai baru, namun jangan salah, para PNS di sana bisa mendapatkan berbagai fasilitas.

Pemerintah pernah beberapa kali menyampaikan tentang fasilitas PNS di IKN. Fasilitas-fasilitas ini bisa didapatkan untuk mendorong daya tarik para PNS berpindah ke ibukota negara yang baru.

Misalnya, fasilitas rumah tinggal. Fasilitas ini bisa didapatkan oleh ASN, TNI, hingga anggota Polri. Namun bentuk fasilitasnya berbeda-beda tergantung tingkatan atau jabatan para abdi negara.

Baca Juga: 3 Tahun Vakum, PB Mutiara Cardinal Kembali Rekrut Calon Atlet Bulutangkis Berprestasi

Misalnya JPT Madya atau Eselon 1, bisa mendapat rumah tapat 390 meter persegi. JPT Pratama atau Eselon 2 mendapat rumah 290 meter persegi, administrastor atau Eselon 3 mendapat rumah 190 meter persegi.

Sedangkan setingkat pejabat fungsional atau staf, bisa menempati rumah susun dengan luas 98 meter persegi. Namun fasilitas itu tidak diberikan secara gratis, melainkan harus berbayar, kendati biayanya belum diumumkan.

Selain itu, terdapat tunjangan-tunjangan lain seperti yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar dia lewat IG @suharsomonoarfa pada Oktober 2023 lalu.

Halaman:

Tags

Terkini