Bantuan Biaya Administrasi Rp 4 Juta Untuk Beli Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ini Mekanismenya

AYOBOGOR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli sebuah rumah.

Dalam keterangannya, pemerintah akan memberikan bantuan biaya administrasi kepada rakyat miskin setiap pembelian rumah sekitar Rp 4 juta.

Bantuan biata administrasi Rp 4 juta beli rumah ini rencananya akan diberikan atau disalurkan secara bertahap selama 14 bulan.

Baca Juga: Penyaluran Bansos BPNT Saldo Rp 400 Ribu Sudah Masuk Rekening Lewat 2 Bank Ini, Bisa Cek Via HP Sekarang

Dikutip AYOBOGOR.COM dari suara.com pada, Sabtu 28 Oktober 2023, Sri mengatakan, bahwa bantuan tersebut diberikan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari guncangan ketidakpastian ekonomi global.

"Ini kita lakukan untuk terutama pada sektor konstruksi. Tapi, juga di bantalan bantalan sosial. Kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global," ucap Sri pada, Jum'at (27/10/2023).

Kemenkeu itu pun mengatakan bahwa selain fasilitas tersebut, pemerintah juga akan menggratiskan PPN atas pembelian rumah berharga di bawah Rp 2 milyar.

Hal itu bertujuan untuk menggairahkan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan banyak stimulus. Yang pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga: Bansos BPNT Tahap Lima Sudah Mulai Disalurkan Oktober 2023, Segera Cek Status dan Penerima Via NIK KTP

Kebijakan ini pun bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi dari dampaknya fenomena El Nino yang belakangan ini terjadi.

"Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan tinggi. Maka dari itu, APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos," ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) seberat 10 kg selama Desember. Dengan begitu, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,67 triliun.

Sesangkan menurutnya, BLT akan diberikan dan disalurkan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan relasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu juga menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai angka Rp 297 triliun.

Baca Juga: Bansos BPNT dan PKH Tahap Empat Cair Bulan November 2023? Yuk Siapin Syaratnya Agar Satset Dapet