AYOBOGOR.COM -- Utang pemerintah akhirnya mengalami penurunan. Berdasarkan data APBN KiTA bulan Mei 2023, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah menjadi Rp 7.849,89 triliun per April 2023.
Realisasi ini turun Rp29,18 triliun dari posisi utang Maret 2023 sebesar Rp7.879,07 triliun. Berdasarkan data tersebut, penurunan posisi utang dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen Pinjaman maupun surat berharga negara.
“Rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 38,15 persen. Rasio tersebut juga menurun dari Maret 2023 sebesar 39,17 persen,” tulis Kementerian Keuangan dilansir dari Republika.co.id pada Senin, 29 Mei 2023.
Pembayaran cicilan pokok utang per April lebih besar dari pada pengadaan/penerbitan utang baru, serta adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023.
Di sisi lain, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto per April 2023 berada batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB), sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tulis Kementerian Keuangan.
Komposisi yang mendominasi utang pemerintah adalah utang domestik sebesar 72,88 persen. Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa surat berharga negara sebesar 89,26 persen yang mencakup Rp 7.007,03 triliun.
Sementara itu, surat berharga negara juga didominasi oleh surat utang negara senilai Rp 4.593,39 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp 1.104,98 triliun. Adapun utang pemerintah dalam bentuk valas sebesar Rp 1.308,66 triliun.
