Jadi, menurutnya Megawati tak keliru selama hampir 10 tahun menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.
"Presiden berangkat dari kader partai yang diberikan tugas. Begitu dilantik, dia harus melakukan sesuai konstitusi. Itu aturan yang sangat clear, yakni konstitusi negara, UUD 1945," katanya.
Dalam hal pencalonnya ini, Gubernur Jawa Tengah ini menyebut jika capres dan cawapres harus diajukan oleh partai atau gabungan parpol sesuai undang-undang.
