AYOBOGOR.COM – Kabar baik kembali datang bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Tanda-tanda pencairan bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa mulai tampak nyata.
Proses verifikasi dan validasi pun terus berjalan seiring dengan munculnya nama-nama calon penerima bantuan di berbagai aplikasi pendukung seperti 6NG Supervisor.
Berdasarkan informasi terbaru, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah memasuki tahap penentuan KPM – yaitu proses verifikasi terhadap calon penerima manfaat yang lolos untuk tahun 2025.
Namun perlu dicatat, tidak semua penerima di tahun sebelumnya otomatis akan menerima kembali, mengingat sistem penyaluran kini menggunakan data yang lebih ketat dan terintegrasi, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang menggabungkan data dari BKKBN, Bapanas, P3KE, dan Badan Pusat Statistik.
Sementara itu, kabar menggembirakan datang dari bantuan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. Melalui aplikasi Siks-NG Supervisor, telah terdeteksi bahwa bantuan ini sudah masuk ke tahap pengecekan rekening.
Meskipun pendamping sosial di lapangan belum bisa mengakses datanya, ini menjadi sinyal positif bahwa bantuan sebesar Rp600.000 akan segera disalurkan – mencakup periode tiga bulan sekaligus.
Padahal sebelumnya, sesuai pernyataan resmi dari Kementerian Sosial, BPNT dijadwalkan disalurkan setiap bulan sebesar Rp200.000. Namun dalam realisasinya kali ini, pencairan dilakukan dalam akumulasi tiga bulan sekaligus, memungkinkan KPM menerima Rp600.000 dalam satu waktu.
BPNT tampaknya berada satu langkah lebih maju dibanding PKH, yang hingga kini masih dalam tahap finalisasi nama-nama penerima. Proses pencairan PKH lebih kompleks karena harus melalui tahap validasi rekening setelah data penerima dikunci.
Meski begitu, keduanya diprediksi akan cair dalam waktu berdekatan, dan pemerintah sudah menyatakan akan mempercepat penyaluran bantuan mengingat sejumlah kebijakan ekonomi baru, termasuk kenaikan PPN 12 persen dan penyesuaian subsidi.
Tak hanya PKH dan BPNT, bantuan sosial dari sektor kesehatan juga menjadi sorotan. Banyak laporan yang masuk dari KPM terkait tidak aktifnya status kepesertaan KIS PBI JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Banyak yang merasa kaget saat mengetahui bahwa kartu mereka sudah tidak bisa digunakan untuk berobat karena status "tidak aktif", padahal iurannya dibayar pemerintah.
Penyebab utamanya adalah adanya status “gagal keluarga PPU” atau keluarga dengan gaji di atas UMK/UMP yang secara sistem tidak lagi layak menerima bantuan sosial, termasuk JKN. Ini merupakan hasil sinkronisasi data antara Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, khususnya untuk penerima yang terdaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi penerima manfaat, disarankan mengecek kembali status bantuan melalui aplikasi atau situs resmi Cek Bansos. Jika keterangan bantuan muncul sejak Januari 2025, maka status bantuan KIS PBI JKN kemungkinan masih aktif.
Di sisi lain, proses penetapan calon penerima BLT Dana Desa (BLT-DD) juga sedang berlangsung di berbagai daerah. Sejumlah desa melaksanakan musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan di tahun 2025.
Beberapa wilayah yang telah menggelar Musdes antara lain Desa Jombok (Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek), Desa Pragu (Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang), Desa Nglojo (Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang), Desa Sedayu (Kabupaten Wonogiri), serta Desa Kaliboto dan Desa Gading di Kecamatan Talang 4.
