AYOBOGOR.COM -- Pencairan BLT tunai perlahan mulai berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu hal yang sedang dalam pembahasan adalah penggantian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan memengaruhi siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial.
Kementerian Sosial (Kemensos) sedang melaksanakan proses verifikasi dan validasi data melalui pengecekan lapangan atau ground checking.
Para pendamping sosial yang ditugaskan di berbagai daerah melakukan survei langsung terhadap keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam survei ini, pendamping sosial akan mengumpulkan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga penerima bantuan, termasuk pekerjaan, penghasilan, kondisi rumah, dan aset yang dimiliki.
Salah satu faktor penting yang memengaruhi perankingan keluarga dalam data ini adalah jumlah aset yang dimiliki, termasuk barang-barang seperti televisi dan kulkas.
Misalnya, apabila dua keluarga dengan tingkat kemiskinan yang sama memiliki kondisi ekonomi serupa, namun satu keluarga memiliki kulkas atau televisi layar datar, perankingan mereka akan berbeda.
Keluarga yang tidak memiliki barang-barang tersebut akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam sistem perankingan, yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk tetap menerima bantuan sosial.
Kementerian Sosial juga melakukan evaluasi berdasarkan aset bergerak yang dimiliki oleh KPM. Aset seperti kendaraan pribadi, tanah, atau hewan ternak akan mempengaruhi penentuan apakah keluarga tersebut masih memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
Semakin banyak aset yang dimiliki, semakin rendah peringkatnya dalam sistem, yang dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk terus menerima bantuan sosial.
Di samping itu, pencairan bantuan BLT tunai juga sudah mulai berlangsung secara bertahap, dimulai dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP+) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
KJP+ mulai disalurkan sejak 4 Maret 2025, dan KLJ untuk para lansia juga sudah diterima dengan jumlah bantuan mencapai Rp1.200.000 untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Pencairan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penerima untuk keperluan pendidikan dan kesejahteraan mereka.
Selain itu, wilayah Jawa Timur juga sedang melakukan pencairan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp500.000 untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Masyarakat yang berhak menerima bantuan diminta untuk memanfaatkannya dengan baik.
Sementara itu, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) hanya akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.
Untuk program lainnya, seperti bantuan BBM atau beras 10 kg, masih belum ada pembaruan informasi lebih lanjut dari pemerintah.
