Menilik Agenda Demo Besar-besaran 3 Februari 2025, Apa Tuntutan Utama yang Akan Disampaikan Honorer R2 dan R3?

AYOBOGOR.COM - Pada 3 Februari 2025, honorer R2 dan R3 yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 akan menggelar demo nasional besar-besaran.

Aksi ini diperkirakan diikuti oleh lebih dari 30.000 orang dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari berbagai sektor, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi. Mereka akan menuntut kejelasan status kepegawaian dan pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu.

Demo ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan honorer terhadap regulasi yang ada, terutama Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur status paruh waktu bagi honorer.

Baca Juga: Geger Penemuan Jenazah di Rumah Kosong yang Ada di Caringin Bogor, Simak Kronologi Penemuan dan Fakta Terbaru

Mereka berharap pemerintah dapat mengubah kebijakan ini, mengingat banyak honorer yang sudah memiliki kontribusi besar namun masih diperlakukan seperti tenaga kerja paruh waktu.

Tuntutan utama dari honorer R2 dan R3 adalah pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN yang dapat mengakomodasi pengangkatan mereka menjadi pegawai penuh waktu.

Mereka juga mendesak penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menjamin status mereka sebagai pegawai penuh waktu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di masa lalu.

Selain itu, honorer juga menuntut agar rekrutmen CPNS 2025 ditunda hingga masalah honorer diselesaikan. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih mengutamakan pengangkatan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN, berdasarkan masa kerja dan kontribusi mereka selama ini.

Baca Juga: UMK Tembus di Atas Rp3 Juta, Cianjur Ternyata Masuk Daftar Kabupaten dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Jawa Barat

Tuntutan lainnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Batas maksimal 30% belanja pegawai dinilai sebagai hambatan dalam meningkatkan gaji honorer.

Dalam hal ini, honorer R2 dan R3 meminta agar anggaran daerah dioptimalkan untuk mengangkat mereka menjadi pegawai penuh waktu.

Menanggapi hal ini, MenPAN RB Rini Widyantini telah memberikan solusi dengan pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi.

Namun, hal ini ditolak oleh honorer R2 dan R3 karena mereka menginginkan pengangkatan menjadi pegawai penuh waktu dengan gaji yang lebih layak.

Baca Juga: Profil Herdiat Sunarya, Bupati Ciamis Terpilih yang Punya Harta Kekayaan di Atas Rp14 Miliar