AYOBOGOR.COM -- Hingga akhir Desember 2024, pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih terus dilaksanakan oleh pihak penyalur, baik melalui kartu KKS perbankan maupun secara tunai melalui PT Pos Indonesia.
Namun, meski proses pencairan sedang berlangsung, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih belum menerima bantuannya dan berharap agar dana tersebut segera cair.
Bagi KPM yang belum menerima bantuan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa status bantuan sosial mereka.
KPM bisa menghubungi pendamping sosial PKH setempat atau operator 6NG di desa masing-masing untuk mengetahui status pencairan bantuan mereka. Hal ini penting agar KPM bisa mendapatkan informasi terkini mengenai proses verifikasi atau kendala yang mungkin terjadi.
Ada kabar baik bagi para KPM BPNT murni yang baru-baru ini ditetapkan sebagai penerima PKH melalui proses validasi atau verval. Dalam beberapa hari terakhir, banyak KPM BPNT yang melihat saldo bantuan PKH mereka muncul di kartu KKS.
Nilai bantuan yang dicairkan bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga jutaan rupiah, karena bantuan yang dicairkan mencakup dua bulan sekaligus: November dan Desember 2024.
Sumber informasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa program bantuan sosial pada tahun 2025 akan diperkuat, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan PPN dan pembatasan subsidi.
Pada tahun 2025, program bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT akan terus disalurkan dengan beberapa perubahan dan penambahan program baru.
Menteri Sosial, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa selain PKH dan BPNT, Kemensos juga akan mempercepat penyaluran bantuan sosial pada awal tahun 2025.
Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta KPM, sebelumnya direncanakan akan disalurkan pada akhir triwulan pertama, akan dipercepat menjadi awal tahun 2025. Begitu pula dengan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang akan disalurkan setiap bulan kepada 18,8 juta KPM, dengan nominal bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
Selain itu, pada tahun 2025, Kemensos juga akan melanjutkan program bantuan makanan bergizi gratis, yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Program ini menyasar 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia. Program ini direncanakan untuk terus dilanjutkan, dengan melibatkan kelompok masyarakat atau Pokmas di daerah guna mendukung perekonomian lokal.
Bantuan Sosial Tambahan untuk Anak Yatim Piatu dan Modal Usaha KPM Graduasi
Pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial tambahan, di antaranya adalah bantuan bagi 270.000 anak yatim piatu yang akan diberikan santunan sebesar Rp200.000 per bulan.
Selain itu, untuk keluarga yang telah lulus dari program PKH, atau yang disebut dengan KPM graduasi, Kemensos juga menyediakan bantuan modal usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang telah tidak lagi menerima bantuan sosial.
Kemensos juga akan memperbarui dan menggunakan data tunggal terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai sumber data untuk penyaluran bantuan sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke keluarga yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
