AYOBOGOR.COM -- Kementerian Sosial Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat resmi terkait pencairan dana bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa proses pencairan untuk program yang beralih dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) telah dimulai. Informasi ini penting bagi semua keluarga penerima manfaat, terutama bagi mereka yang belum mengambil bantuan untuk periode 2024.
Kementerian Sosial memberikan tenggang waktu untuk keluarga penerima manfaat yang belum mengambil bantuan sosial. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui alasan di balik ketidakambilan tersebut.
Beberapa penyebabnya mungkin termasuk KPM yang sudah meninggal, bekerja di luar negeri, atau tidak dapat ditemukan. Pendamping sosial akan diminta untuk melakukan survei ulang terhadap keluarga penerima manfaat yang terdaftar untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Penting untuk diingat bahwa jika tidak ada keterangan yang jelas, dana bantuan akan dikembalikan ke kas negara.
Selain itu, KPM yang tidak mengambil bantuan akan di-blacklist, yang berarti mereka tidak akan menerima bantuan untuk PKH dan BPNT di masa mendatang. Oleh karena itu, disarankan agar KPM memeriksa status saldo di kartu KKS mereka melalui pendamping sosial.
Bonus Tambahan Rp750.000 untuk KPM
Dalam berita baik lainnya, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa KPM akan menerima bonus tambahan sebesar Rp750.000.
Surat resmi dari Puslabdik menyatakan bahwa peserta didik penerima bantuan yang telah melakukan aktivasi rekening sampai dengan 30 Juni 2024 berhak mendapatkan bantuan ini.
Proses penarikan dana bantuan sosial PIP (Program Indonesia Pintar) dapat dilakukan mulai 13 Agustus 2024, dengan jumlah bantuan berkisar antara Rp450.000 hingga Rp1.800.000, tergantung jenjang pendidikan.
Nasib Bantuan Sosial di Era Pemerintahan Baru
Di tengah peralihan kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto, banyak KPM bertanya mengenai kelanjutan bantuan sosial, terutama BLT (Bantuan Langsung Tunai) mitigasi risiko pangan yang dijanjikan sebesar Rp600.000.
Sebelumnya, program ini sudah direncanakan untuk tahun 2024, namun mengalami penundaan karena situasi politik saat pemilihan presiden.
Menteri Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa BLT untuk bulan April, Mei, dan Juni 2024 masih dalam pembahasan. Meskipun demikian, hingga kini belum ada kabar terbaru mengenai pencairan bantuan tersebut. Kami akan terus memberikan update kepada sahabat sosial terkait hal ini.
