AYOBOGOR.COM – Pernyataan terbaru Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang jadwal pencairan dana bansos BLT MRP Rp 600 ribu.
Dalam pernyataannya sebagai salah satu saksi di sidang sengketa pemilu mengungkap tentang hal itu. Benarkah ada potensi molor?
Melansir dari kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI, terdapat empat menteri aktif saat ini yang diundang sebagai saksi pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Empat menteri tersebut adalah Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy.
Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, menteri keuangan Sri Mulyani dan menteri sosial Tri Rismaharini.
Masing-masing menteri menjawab pertanyaaan dan menjelaskan sesuai kapasitasnya.
Ketika tiba giliran Menko Airlangga saat menjelaskan program bansos salah satunya dana bansos BLT MRP Rp 600 ribu.
Airlangga menjelaskan bahwa BLT MRP sebagai program pengganti BLT El Nino tahun 2023.
BLT MRP ditujukan pada 18,8 juta KPM penerima bansos BPNT yang diambil dari data DTKS Kemensos.
Nominalnya adalah Rp 200 ribu per bulan dan diberikan sekaligus untuk tiga periode dengan total Rp 600 ribu.
Anggarannya sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp 7,5 T menjadi Rp 11, 3 T.
