Baca Juga: IKN Terkini! Update Rumah Sakit Hermina, Hunian ASN dan Hunian Polri serta BIN, Segera Rampung?
Tudingan yang disebutkan oleh PDIP sendiri dibantah oleh Staf Khusus Presiden Grace Natalie, bahwa pembangunan IKN masih berjalan sesuai target.
Grace Natalie juga menegaskan pembangunan IKN bagian mewujudkan ide Presiden pertama, Bung Karno.
"Jadi pembangunan IKN sendiri masih on the track, bukan tergesa-gesa dalam pengerjaan mengejar 17 Agustus," ungkap Grace Natalie.
"Tetapi sebuah momentum akan mewujudkan visi para founding father kita, bahwa nanti Pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris," imbuhnya.
Baca Juga: Kabar Gembira! 4.650 Bilah Sayap Garuda IKN Selesai Terpasang, Tampilan Makin Gagah dan Mewah
Menjadi polemik dalam pembangunan IKN sendiri yaitu bahwa Presiden Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut investor bisa mendapatkan izin Hak Guna Usaha.
Perihal HGU di IKN yang hampir 2 abad ini, dikatakan oleh Presiden Jokowi hal tersebut agar memberikan kewenangan pada otorita IKN untuk menarik investasi sebesar besarnya.
Dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pun turut mengkritisi kebijakan tersebut tidak adil, sebab pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang terlalu lama.
Baca Juga: Bukan Hanya Ibu Kota RI yang Pindah ke IKN, Waktu Kerja Pejabat Juga Berubah 1 Jam Lebih Cepat!
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), juga meragukan Perpres percepatan pembangunan IKN bisa efektif menarik para investor, apalagi jika pembangunan molor dari jadwal.
Peneliti INDEF, Eko Listiyanto, mengungkapkan bahwa dalam perspektif keadilan sebenarnya tidak cukup adil, sebab terlalu lama.
Dikatakann jika HGU atau bangunan yang diperpanjang hingga lebih dari 100 tahun ini bagi kalangan investor tertentu itu penting.
"Namun menurut saya sebagian besar investor tetep akan melebihi melihat jangka menengah." Kata Eko Listiyanto.