AYOBOGOR.COM - Sebagaimana janji politik Prabowo dimana kabinetnya akan memberikan makan siang gratis dalam hal ini pemerintah telah berencana menyiapkan pengalokasiannya sebesar Rp 71 Triliun yang akan dikeluarkan dari RAPBN 2025 mendatang.
Anggaran makan siang tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, hal ini sangatlah menohok, anggaran makan gratis itu hampir menyetarai anggaran pembangunan IKN yang nantinya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR adapun anggaran tersebut akan dibebantan pada RAPBN 2025 sebesar Rp 80 Triliun, tepatnya Rp 79,8 Triliun.
Dihimpun dari berbagai sumber bahwa struktur anggaran makan siang gratis dan IKN akan cukup membebani APBN 2025 yang memungkinkan pemerintah haruslah membuat sekala prioritas mana yang akan didahulukan.
Jika sekala prioritasnya ke IKN maka program makan bergizi Prabowo harus dikesampingkan begitu pula sebaliknya manakala program makan bergizi dikedepankan maka IKN lah yang harus dikesampingkan.
Dilansir dari laman Youtube Tribunbanten, pengamat Refly Harun menyatakan bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan IKN hal tersebut dapat diamati sebab Prabowo tidak mau dilantik di IKN pada 20 Oktober 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa dirinya tidak mendukung untuk mempercepat pembangunan IKN.
Diketahui bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar di Jakarta bukanlah IKN. Hal ini tentu saja mengisyaratkan bahwa Prabowo menimbang-nimbang mengenai percepatan pembangunan IKN.
Dilain sisi Refly menyatakan bahwasanya Prabowo akan sibuk menginplementasikan program unggulannya. Adapun salah satu program unggulan Prabowo yaitu makan bergizi yang akan menghabiskan dana sebesar Rp 71 Triliun itu.
Kabinet Prabowo-Gibran tentu saja memiliki program unggulan yang herus direalisasikan, sebab program unggulan merupakan janji politik kala kampanye yang apa bila tidak terealisasikan akan dipertanyakan rakyat.
Di antaranya pertimbangan-pertimbangan itulah yang akan menyebabkan Jokowi akan lebih berfokus pada program unggulannya ketimbang percepatan pembangunan.
Sebagai informasi sebelumnya telah diberitakan; Prabowo telah memberikan pernyataan akan melanjutkan IKN, pernyataan tersebut disampaikan di Forum Ekonomi Qatar, Doha, Kamis (16/5/2024). Prabowo menilai, proyek IKN membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 tahun sampai benar-benar selesai sesuai rencana.
Kalau proyek tersebut untuk merampungkannya memerlukan waktu 25 sampai 30 tahun ini artinya 5-6 periodesasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
Justru hal ini memberi kesan bahwasanya pembangunan IKN kedepan akan saling lempar tanggungjawab memngingat masa pekerjaan yang memerlukan waktu 6 kali pemilihan presiden dan wakil presiden.***