AYOBOGOR.COM - Dugaan korupsi di tubuh PT Pupuk Indonesia kembali mencuat dan menjadi sorotan publik setelah ditemukan selisih laporan keuangan sebesar Rp8,3 triliun.
Temuan tersebut pertama kali diungkap oleh lembaga Etos Indonesia Institute melalui audit independen yang dilakukan secara menyeluruh.
Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana Chudry Sitompul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan langkah konkret.
"Jika benar peristiwa tersebut telah dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung, maka kedua lembaga penegak hukum itu harus segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh," tegas Chudry kepada Ayoindonesia.com, Minggu 20 April 2025.
Pernyataan Chudry Sitompul ini mencerminkan urgensi penanganan kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sorotan utama masyarakat.
Lebih lanjut, Chudry menekankan bahwa lambannya respons dari KPK maupun Kejagung akan memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.
Baca Juga: UMK Kabupaten Tangerang 2025 Lebih Tinggi dari Serang, Tapi Masih Lebih Rendah dari Kota Cilegon
"Apabila KPK dan Kejaksaan Agung tidak menunjukkan dukungan terhadap political will Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, maka hal ini akan menjadi sinyal negatif di tengah situasi keuangan negara yang sedang bermasalah," katanya.
Ia menambahkan, ketidaktegasan dalam penegakan hukum akan memunculkan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara.
"Hal ini tentu akan menggerus kepercayaan publik," ujar dia. Penting untuk dicatat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas retorika politik, tetapi harus ditunjukkan melalui tindakan nyata dari lembaga penegak hukum.
KPK dan Kejagung diharapkan segera bertindak tegas dalam menangani dugaan penyimpangan di PT Pupuk Indonesia, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
