AYOBOGOR.COM – Nasib Ibu kota Nusantara (IKN) diprediksi akan gelap gulita yang diakibatkan oleh perbedaan prioritas antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo. Padahal IKN digadang-gadang akan menjadi ibu kota terbesar se-Asia Tenggara namun berpotensi batal terlaksana.
Melansir dari kanal Youtube Pojok Negeri Media, sejak tahun 2019 pemerintah sudah mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Panajam Paser Kalimantan Timur.
Pada awal September 2022 rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota selesai disusun dan pada 29 September presiden mengajukan omnibus RUU pengajuan pemindahan ibu kota pada DPR. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 RUU tersebut disahkan undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.
Pembangunan pertama kali IKN dilakukan pada bulan Juli 2022 dengan pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses. Sejak saat itulah pembangunan tahap pertama dimulai zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit pad bulan berikutnya.
Baca Juga: 10 Pekerjaan Paling di Cari di IKN, Dari ASN Hingga Pekerja Lapangan!
Pada tahun 2024 bulan Agustus tepatnya pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 nanti rencananya IKN akan diresmikan. Rencananya sejak bulan Juli presiden akan mulai berkantor di ibu kota Nusantara namun batal karena air dan listrik belum tersedia.
Sarana dan prasarana di IKN dikabarkan belum siap untuk digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Sehingga Presiden Jokowi mengundurkan rencananya berkantor di ibu kota baru karena alasan-alasan tersebut.
Namun sepertinya nasib IKN akan terbengkalai karena perbedaan prioritas antara Jokowi dan Prabowo terkait ibu kota baru ini. Jokowi menginginkan agar Prabowo melanjutkan proyek pembangunan IKN ketika menduduki kursi presiden.
Selama ini pihak Prabowo selalu mengatakan pada pihak Jokowi bahwa akan berusaha melanjutkan mega proyek tersebut. Namun pada kenyataannya tidak akan mudah seperti yang terlihat karena program makan gratis yang diusung oleh Prabowo juga membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Adi Prayitno seorang pengamat politik yang juga merupakan direktur eksekutif parameter politik Indonesia. Adi juga menilai adanya keragu-raguan para ASN yang enggan pindah tugas ke IKN, investasi seret, sampai kesiapan infrastruktur yang belum siap.
Hal-hal tersebut menjadi kendala pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Saat ini IKN kembali menjadi sorotan publik terkait rencana akan diadakannya upacara peringatan dan perayaan 17 Agustus yang akan digelar di sana.
Sedangkan kabar yang beredar menginfokan bahwa kondisi IKN belum siap sama sekali hanya lapangan yang akan digunakan untuk upacara saja yang terlihat siap. Untuk istananya sendiri baru mencapai kesiapan 50 persen terkait sarana dan prasarananya.***
