- Anggaran modal yang dapat diefisienkan;
- Bantuan sosial yang tidak permanen
- Kegiatan yang belum diperkirakan belum bisa memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya akhir 2023.
Adapula anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment, antara lain:
Baca Juga: Link Pembelian Tiket Laga Persija vs Barito Putera Liga 1 Sudah Dibuka, Cek Harga dan Kategorinya
1. Anggaran bantuan sosial permanen ( Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako;
2. Anggaran terkait tahapan pemilu;
3. Anggaran untuk pembayaran kontrak tahun jamak;
4. Anggaran untuk pembayaran ketersediaan pelayanan (Availablitiy Payment).
Baca Juga: Penerima PKH di Wilayah Ini Bisa Ambil Rp 3 Juta di Kantor Pos Besok, Ini Syaratnya!
Sri Mulyani juga mengaskan jika Automatic Adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target dari masing-masing kementerian atau lembaga dan tidak ada porsi amggaran yang dikurangi, hanya saja penggunaannya diblokir sementara.
"Seluruh proses dalam rangka Automatic Adjustment anggaran kementerian atau lembaga tahun 2023 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN,)" pungkasnya.
Jadi bantuan sosial pada tahun 2023 sudah dipastikan akan ada dan masyarakat dimohon bersabar untuk pengumuman resmi kapan bansos akan cair.(Magang AYOBOGOR.COM/M Riski Lempo)***