BOGOR, AYOBOBOGOR.COM- Inflasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat per Juni 2022 diketahui sebesar 3,66 persen dan pada Agustus mengalami deflasi 0,45 persen.
Untuk itu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan pengendalian inflasi di kabupaten tersebut.
Menurutnya, ada sejumlah poin arahan penting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diterjemahkan, untuk selanjutnya diimplementasikan di Kabupaten Bogor.
Hal itu terutama dalam membahas pelaksanaan yang lebih teknis yang harus dilaksanakan Pemkab Bogor.
“Kami sudah mengambil langkah di antaranya, menghitung 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi. Dua kegiatan yang disepakati yakni akan digunakan untuk Bantuan Sosial (Bansos) ke 1.000 UMKM,” kata Iwan, Senin (3/10/2022). Dikutip dari Republika.co.id-jaringan Ayobogor.com.
Baca Juga: Elon Musk Klaim Asal Inflasi Melambat, Tesla Turunkan Harga Mobil
Kemudian akan ada intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui kegiatan operasi pasar di 40 kecamatan. Iwan minta segera tindaklanjuti pelaksanaan teknisnya.
Ia menyebutkan, Pemkab Bogor akan fokus kepada beberapa hal tersebut yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun ini.
Pemkab juga akan berupaya agar bisa mengalokasikan dana bantuan akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.
“Intinya berkaca dari penanganan Covid yang cukup berhasil di Indonesia, penanganan inflasi pun harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa. Seperti saat kita menangani Covid-19, kalau Covid-19, kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Iwan.
Baca Juga: Inflasi Ibu Kota Dipastikan Terkendali Hingga Akhir Tahun
Selanjutnya, soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor, Iwan minta semua dinas memberikan masukan, apa langkah-langkah konkrit dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim ini.
Salah satunya berkoordinasi dengan kementerian, terutama mengenai data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat.
“Kalau hanya mengandalkan beberapa dinas, tidak akan mungkin bisa, tapi saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor, pasti bisa,” ujar pria yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Bogor itu.