"Harus ada perubahan sistem di Disdik ini. Kadis, sekdis dan yang lainnya harus berkolaborasi agar Kota Bogor menjadi contoh daerah lain dalam hal PPDB," tegasnya.
Bima menegaskan, bahwa semua yang berkaitan dengan kisruh PPDB harus dievaluasi mulai dari operator sampai Kabid dan tentu Kadis dilingkungan Disdukcapil dan Disdik.
Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru PT Bangun Rancang Indonesia Kita (BRIK) untuk SMA SMK Tahun 2023
Menurutnya, harus ada sistem yang memastikan konfirmasi ulang dan verifikasi ulang untuk memastikan tidak ada titip nama di KK, untuk memastikan tidak ada yang terpinggirkan hak-nya karena ada yang melanggar.
"Tugas kami juga memastikan jumlah sekolah cukup dan gurunya ada. Agar semua seimbang antara lulusan SD ke tingkat SMP," ujarnya.
Dirinya pun sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa, sehingga PPDB bisa lebih baik ke depannya.
Baca Juga: 5 Kelebihan iPhone 13, Apakah Masih Worth it di Tahun 2023?
Dirnya pun mengaku sudah menerima hasil lengkap dari Inspektorat terkait kecurangan PPDB.
"Atas hasil kerja komprehensif dan lengkap, saya ucapkan terimakasih. Kami akan benahi semaksimal mungkin sistem PPDB. Disdukcapil harus dibenahi dan harus lebih ketat sistem yang ada. Tidak begitu saja perpindahan domisili kependudukan," pungkasnya.