AYOBOGOR.COM -- Bupati - Wabup Bogor, Rudy Susmanto - Jaro Ade diminta Yusfitriadu mencegah terjadinya krisis legitimasi baik, seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Pati, Kota Cirebon, Kota Makasar, Kota Tegal, Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Yusfitriadi, selaku pengamat politik dan kebijakan publik pun menyarankan, agar kebijakan Rudy Susmanto - Jaro Ade sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hingga masyarakat merasa, Pemkab Bogor hadir di tengah - tengah mereka.
Sementara itu, Senin kemarin, Bupati - Wabup Bogor berhasil mencegah kericuhan, dengan menggandeng Forkopimda, Ulama dan lintas organisasi massa (Ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun langkah komunikasi terakhir, dianggap Yusfitriadi hanya langkah pendek sebagai upaya mereka dalam 'memadamkan kebakaran'.
"Krisis legitimasi, bisa dicegah kalau program kerja pemerintah menyentuh atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komunikasi intensif harus dillakukan, aspirasi masyarakat juga harus didengar dan dilaksanakan," ucap Yusfitriadi kepada wartawan saat Diskusi Media bersama akademisi dan aktivis, Selasa, 2 September 2025.
Baca Juga : Siapa Raden Gatot Taroenamihardja ? yang Namanya Diabadikan di Taman Makam dan Jalanan Pondok Rajeg
Ia menuturkan, jika pemerintah pusat lemah dalam penegakan hukum perkara korupsi, dan gagal membentuk Undang - Undang Perampasan Aset Koruptor, banyaknya pejabat yang rangkap jabatan serta lainnya.
Ia menegaskan, lemahnya kepemerintahan tersebut jangan sampai terjadi di Bumi Tegar Beriman.
"Kalau di Kabupaten Bogor, aspirasi masyarakat itu seperti kebutuhan mendesak jalan khusus tambang, kebutuhan tambahan RSUD, tambahan sekolah atau ruang kelas, kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan modal usaha dan lainnya itu haris menjadi program strategis daerah. Problem - problem diatas, harus segera diatasi oleh Rudy Susmanto - Jaro Ade," tuturnya.
Founder Lembaga Study Visi Nusantara Maju ini menjelaskan, bahwa membuka ruang aspirasi dan bahasa komunikasi yang baik dan tidak menyakit hati masyarakat juga sangat penting, untim dilakukan Rudy Susnanto - Jaro Ade.
"Aksi unjuk rasa harus diberikan ruang demi terciptanya iklim demokrasi, eksekutif, khususnya legislatif Kabupaten Bogor juga jangan meniru koleganya di Senayan, yang ucapannya mendiskreditkan masyarakat dan tidak empati terhadap publik, seperti dengan keluarnya kalimat tolol," jelasnya