AYOBOGOR.COM -- Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan dalam melakukan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemecatan pegawai.
“Saya sepakat dengan teman-teman, harus dipastikan anggaran yang diberikan itu tidak berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak boleh ada lay-off untuk mereka, apapun alasannya,” ucap Asep Wahyuwijaya saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (13 Februari 2025).
Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor otu menuturkan, kementerian dan lembaga harus memastikan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) berjalan.
Meskipun, ada efisiensi yang dilakukan dan memangkas sejumlah anggaran kementerian dan lembaga.
“Harus dipastikan tupoksi intinya itu berjalan, jadi saya concern KPPU dan BPKN karena menurut hemat saya, ratusan juta warga kita harus bisa tetap terlindungi,” tutur Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, efisiensi anggaran menuntut kolaborasi agar mengoptimalkan performa kinerja kementerian dan lembaga. Seperti, kolaborasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Kementerian Perdagangan untuk memperketat regulasi impor agar tak merugikan masyarakat.
“Efisiensi menuntut kolaborasi dengan pihak lain, misal BPKN dengan Kemendag. Ketatkan regulasi import di Kemendag agar memudahkan kerja untuk BPKN, jangan sampai ada komoditas yang merugikan konsumen sehingga membebani kerja BPKN,” jelasnya.
Kemudian, dalam sisi belanja, mantan Anggota DPRD Jawa Barat selama dua periode itu menjelaskan bahwa efesiensi anggaran juga perlu disinkronisasi dengan optimalisasi pendapatan yang berpotensi menurun.
Maka, kementerian dan lembaga harus memiliki pemahaman yang matang dalam menjaga keseimbangan efisiensi dengan peluang pendapatan yang menurun.
“Efisiensi itu dari sisi belanja, karena hal ini disebabkan oleh optimalisasi pendapatan maupun keuntungan yang berpotensi menurun dan tidak maksimal. Jadi, perspektif para pimpinan kementerian dan lembaga itu harus memahami hal ini secara utuh,” tukas Kang AW sapaan akrabnya.
