AYOBOGOR.COM -- Berikut merupakan 2 kebijakan pemerintah paling kontroverisal terkait penyaluran bansos.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial memiliki banyak program penyaluran berbagai bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.
Sepanjang penyaluran bansos, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan.
Namun ada 2 kebijakan pemerintah yang paling kontroversial dan banyak ditentang masyarakat.
Dikutip ayobogor.com dari video Facebook terbaru pendamping sosial @Jihan Nabila, ini 2 kebijakan paling kontroversial yang pernah dikeluarkan pemerintah.
2 Kebijakan Bansos Paling Kontroversial
1. Pesangon untuk KPM yang Mengundurkan Diri
Pada tahun 2021 lalu, pemerintah menerbitkan sebuah aturan dimana setiap KPM yang mengundurkan diri sebagai penerima bansos PKH maupun BPNT akan diberikan pesangon.
Pesangon yang diberikan pemerintah untuk KPM adalah sebesar Rp3.5 juta.
Kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa jabatan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Sayangnya hingga terakhir masa jabatannya, KPM yang mengundurkan diri dari penerima BPNT dan PKH tidak pernah mendapatkan pesangon yang dijanjikan.
Perlu diketahui, bagi KPM yang mengundurkan diri sebagai penerima bansos tidak akan pernah dapat mengusulkan kembali sebagai penerima bantuan.
