BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Angka inflasi Kota Bogor di 2019 mencapai 0,39 persen atau menjadi peringkat ke-3 tertinggi se-Provinsi Jawa Barat. Tingginya angka inflasi ini menjadi peringatan bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor untuk membuat kebijakan mengendalikan inflasi Kota Bogor di bulan Ramadan ini.
Kepala Bagian Ekonomi dan Kerja Sama Setda Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani mengatakan, dari tujuh kelompok pengeluaran hanya dua kelompok yang mengalami deflasi selebihnya inflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi ada pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.
“Kita harus hati-hati jangan sampai inflasi semakin melonjak naiknya. Makanya sekarang Bank Indonesia menggelar courtesy call dan High Level Meeting dengan Pemerintah Kota Bogor untuk membantu kita,” ujarnya melalui siaran pers Pemkot Bogor yang diterima Rabu (15/5/2019).
Tyas melanjutkan, TPID akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka inflasi di Kota Bogor. Beberapa di antaranya dengan melakukan sidak pasar untuk melihat stok dan harga pasar, menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di Balai Kota untuk masyarakat umum serta OPM di setiap kecamatan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin.
“Kami juga akan ada Rakor mengundang Bank Indonesia untuk membantu kami meningkatkan kapasitas,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, High Level Meeting ini merupakan pertemuan penting untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengelola inflasi. Inflasi ini persoalan serius karena menentukan perekonomian daerah, meskipun tidak semua paham bagaimana mengelola inflasi.
Pasalnya, inflasi bisa terjadi karena kebijakan pusat menaikan BBM, harga tiket pesawat yang melambung tinggi dan membuat beberapa daerah tertentu berdampak besar. Namun, Pemkot Bogor juga mempunyai kepentingan untuk mengelola inflasi.
“Kita disini untuk dicerahkan sama Bank Indonesia langkah apa yang bisa dilakukan agar inflasi bisa diturunkan secara maksimal,” katanya.
