Yamaha

Kasus Covid-19 Naik Hingga 46 Persen, DPRD Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Perda Tibum

  Rabu, 09 Juni 2021   Yogi Faisal
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Endah Purwanti/ayobogor/yogi faisal

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR - Kasus Covid-19 di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan. Hal itu dipicu dari kemunculan klaster di pesantren dengan jumlah 65 orang terpapar dan klaster Puskesmas Kayumanis dengan jumlah 11 orang terpapar.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Endah Purwanti mengatakan, sudah seharusnya Pemkot Bogor memaksimalkan penggunaan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) yang mengatur terkait penanganan pandemi. 

Mulai dari langkah penanganan hingga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Sehingga ia pun meminta Pemkot Bogor untuk menegakkan perda tersebut untuk menekan angka penyebaran dan mencegah munculnya klaster baru.

"Pertama kami berharap Pemkot Bogor betul-betul menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tibum ini. Karena disitu jelas dikatakan tentang penanganan pandemi hingga sanksi," katanya, Rabu 9 Juni 2021.

Ia menambahkan pascamunculnya klaster baru ini, tingkat ketersediaan kasur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Bogor mulai mengalami peningkatan. Bahkan dari catatannya, keterisian kasur di RSUD Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.

"Memang kondisi BOR rumah sakit itu sudah mulai naik angkanya. Bahkan RSUD saat ini sudah diangka 40 persen," ujarnya.

Ia meminta agar aparat di wilayah tingkat kecamatan bisa memaksimalkan pemberlakuan PPKM Mikro. Dengan tidak ragu untuk mengambil kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran.

Pasalnya, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan semenjak lebaran silam mulai mengalami penurunan sebanyak 10 persen. Hal itu menjadi perhatian serius karena bisa menjadi penyebab munculnya penularan dan klaster baru.

"Tingkat kepedulian masyarakat semakin menurun. Nah harapannya kedepan semakin ditingkatkan lagi terutama di wilayah PPKM mikro dikuatkan lagi, para camat berani untuk mengambil tindakan teknis untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya," tegasnya.

Terkait dengan adanya klaster pesantren dan puskesmas, Endah sendiri mengaku sudah meminta pihak Dinas Kesehatan agar melakukan tracing dan swab PCR secara masif. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas, seperti yang terjadi di Griya Melati.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar