Yamaha

Warganet Harus Tahu, Denda Pelanggaran Prokes di Jakarta Paling Berat

  Senin, 16 November 2020   Republika.co.id
Habib Rizieq (republika)

JAKARTA, AYOBOGOR.COM -- Pemerintah DKI Jakarta mendapat kecaman warganet (netizen) lantaran hukuman terkait dugaan pelanggaran acara nikahan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan pendiri FPI Habib Rizieq Shihah di Petamburan, Jakarta, pada Sabtu (14/10/2020), dianggap ringan.

Kala itu, acara tersebut dihadiri sejumlah massa terhitung ribuan. Pemprov DKI Jakarta lalu menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta terhadap penyelenggara acara. Namun denda itu dianggap ringgan, sehingga warganet mempertanyakan keseriusan penegakan hukum pemprov terhadap pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Warganet pun membandingkan hukuman yang dijatuhkan Pemprov DKI dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng). Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid-19, HRS dianggap melanggar Pasal 6.

Bunyi aturan paling berat, yaitu, "Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 20 19 (Covid-19), pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari penelusuran Republika, ternyata sanksi yang diberikan Pemprov DKI jauh lebih berat berkali-kali lipat dibandingkan Pemprov Jabar dan Pemprov Jateng. Mengacu Pergub Jabar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tertib Administrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sanksi yang diberikan terdiri tiga jenis.

Dalam Pasal 12, dijelaskan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Untuk sanksi ringan hanya diberi teguran lisan dan teguran tertulis. Adapun sanksi sedang berupa jaminan kartu identitas, kerja sosial, pengumuman terbuka. Sedangkan sanksi berat berbentuk denda administratif paling besar Rp100 ribu.

Sementara itu, Pergub Jateng Nomor 33 Tahun 2020 tentang Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 juga jauh lebih rendah dibandingkan Jabar, apalagi DKI. Dalam Pasal 6, dijelaskan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan dan sedang, antara Pemprov Jateng dan Pemprov Jabar sama hukumannya.

Yang membedakan adalah hukuman berat, yaitu "Bobot berat, dengan jenis sanksi administratif: 1. denda administratif; 2. pemotongan tambahan penghasilan." Dari sini dapat disimpulkan, hukuman pelanggar PSBB di Ibu Kota paling berat bukan?


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar