Yamaha

Dengarkan Masukan Terkait Omnibus Law, Bima Arya Singgung soal Otonomi Daerah

  Rabu, 21 Oktober 2020   Husnul Khatimah
Wali Kota Bogor, Bima Arya (Ayobogor/Husnul)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku, telah mendengarkan masukan terkait Omnibus Law dari Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014. 

"Sangat menarik. Kita mendapatkan perspektif akademik sekaligus perspektif praktisnya. Jernih, objektif dan sarat akan wisdom," kata Bima Arya, Rabu (21/10/2020) 

Namun menurut Bima Arya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Undang-Undang (UU) ini mencerminkan semangat dari reformasi dan otonomi daerah.

Sebab, dalam UU tersebut ada sebagian kewenangan daerah yang ditarik ke pusat, namun tidak sepenuhnya di tarik, ada ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu, jika tidak baru akan ditarik ke pusat. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pembiaran oleh pemerintah daerah terhadap banyak urusan. 

"Kita harus dalami lagi sampai sejauh mana peraturan pemerintah tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan harus dibedah lagi aturan-aturan turunannya agar mendapatkan kepastian," kata Bima Arya. 

Saat ini kata dia, banyak daerah yang sudah maju. Jika ditarik ke pusat dan standarnya disamakan maka ini merupakan langkah mundur.

"Sementara jika di sentralisasi semua, apakah pemerintah pusat mampu bagaimana pemerintah daerah untuk mengontrol dan memastikan bahwa RPJMD dan yang lainnya tidak terganggu," katanya. 

Dirinya menegaskan hal ini bukan sekedar persoalan PAD atau ruang fiskal, tetapi adalah desain sistem pemerintahan kedepan. 

Pemerintah Kota Bogor telah membentuk tim untuk melihat dari semua aspek UU Omnibus Law, mulai dari transportasi, perizinan, lingkungan hidup, hukum dan sebagainya. Rencananya pekan ini rampung. 

Sementara itu Prof. Dr Djohermansyah Djohan, mengatakan Omnibus Law merupakan hal sah yang bisa dilakukan pemerintah pusat ketika sebagian kewenangan daerah ditarik ke pusat, namun tidak dilakukan secara serta merta langsung diambil. 

Namun daerah diberikan ruang untuk memegang dan menjalankan kewenangan sesuai Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK). Jika tidak mengikutinya, maka pusat akan mengambil alih kewenangan tersebut setelah melalui prosedur administrasi yang berlaku. 

"Penarikan ini tidak bersifat permanen, tetapi dapat dikembalikan jika daerah mampu," katanya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar