Yamaha

Para Kepala Daerah Masih Punya Pertanyaan Soal Omnibus Law

  Kamis, 15 Oktober 2020   Republika.co.id
Wali Kota Bogor/ Wakil Ketua Apeksi Bima Arya. (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Pada Rabu (14/10/2020). pemerintah pusat menggelar pertemuan daring dengan para kepala daerah untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan Undang-undang Omnibus Law. Di dalam rapat, seluruh kementerian terkait memberikan penjabarannya terhadap isi undang-undang.

“Pemerintah pusat menjelaskan dari semua aspek. Dari tenaga kerja, pemerintah daerah, semuanya. Intinya pemerintah pusat meminta agar pemda mampu untuk mengelola konflik yang ada,” ujar Wali Kota Bogro Bima Arya kepada awak media di Kantor Wali Kota Bogor.

Meski dalam rapat tersebut tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, Bima Arya mengatakan, dirinya akan menyampaikan catatan-catatan milik para kepala daerah melalui kanal Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

“Kita akan sampaikan dengan kanal Apeksi. Hari Jumat Apeksi akan bertemu. Kalau tadi kan cuma satu arah saja,” ujarnya.

Bima mengatakan, dalam pertemuan bersama Apeksi pada Jumat nanti, hal yang paling utama dibahas adalah mengenai kewenangan daerah. Sebab, menurut para kepala daerah, masih banyak catatan yang masih belum jelas terkait kewenangan daerah terutama soal tata ruang.

Adapun catatan yang dimiliki para kepala daerah yakni analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang dikembalikan ke pusat. “Jadi masih banyak catatan dan pertanyaan lah terkait dengan kewenangan daerah di perizinan, tata ruang, amdal, lingkungan hidup,” kata Wakil Ketua Apeksi ini.

Bima berharap, nantinya akan ada sinkronisasi dengan pemerintah pusat, terutama jika pemerintah daerah sudah menyusun rencana dan desain tata ruang sendiri. “Ya kita berharap kan sinkron semua,” ucapnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar