Yamaha

Dukung Pemulihan Sektor Perdagangan Kota Bogor, Bank Indonesia Luncurkan QRIS 2020 UMKM

  Selasa, 15 September 2020   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ilustrasi Penggunaan QRIS (Neng/Ayobandung)

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Untuk mendukung pemulihan sektor perdagangan Kota Bogor di era adaptasi kebiasaan baru (AKB), Bank Indonesia Jawa Barat mendorong digitalisasi sistem pembayaran dengan penggunaan QRIS dalam berbagai kegiatan transaksi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk program ini, Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor, dan Bank Mandiri meluncurkan 2.020 QRIS UMKM di Kota Bogor, Selasa (15/9/2020).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto menyampaikan, peluncuran 2.020 QRIS UMKM ini, merupakan upaya untuk mendukung transaksi digital baik di lingkungan pemerintahan maupun akses layanan publik kepada masyarakat.

Herawanto menyampaikan, Kota Bogor telah menerapkan elektronifikasi layanan transaksi pajak dan retribusi. Kota Bogor juga menjadi wilayah pertama yang mengimplementasikan QRIS sebagai metode alternatif pembayaran PBB di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan data September 2020, Herawanto menyampaikan telah terdapat lebih dari 964.000 merchant di Jawa Barat yang sudah menggunakan QRIS. Nilai tersebut mencakup 21,26% nasional, atau menduduki posisi pertama secara nasional. Dari 964.000 merchant tersebut, 96% dilakukan oleh UMKM.

"Kota Bogor telah memiliki sekitar 65.000 merchant QRIS atau ke-4 terbanyak di Jawa Barat. Menyusul Kota Bandung di peringkat pertama dengan 163.000 merchant, Kota Bekasi 95.000 merchant, dan Depok 89.000 merchant," katanya.

Herawanto menegaskan, launching 2.020 QRIS UMKM ini sejalan dengan rekomendasi untuk memastikan kegiatan perdagangan dan industri kreatif sebagai kegiatan ekonomi utama di Kota Bogor. Sebab, sebagian besar dilakukan oleh pelaku UMKM dapat tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 serta era AKB melalui fasilitasi transaksi secara nirsentuh.

Lebih rinci Herawanto menyampaikan, dengan mempertimbangkan struktur perekonomian Kota Bogor yang sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, manufaktur, dan transportasi, ada beberapa rekomendasi upaya pemulihan ekonomi Kota Bogor. Di antaranya rekomendasi agar berjalannya kembali aktivitas perdagangan dengan protokol kesehatan secara disiplin. 

Herawanto menilai, dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan panjang dapat mempengaruhi kecepatan pemulihan kinerja sektor perdagangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat mendukung proses pemulihan tersebut, antara lain dengan menunda kenaikan UMK pada tahun 2021, keringanan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk membantu mempertahankan cashflow serta implementasi transaksi pembayaran nontunai.

"Kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara terukur dengan memperhatikan tingkat keparahan pelaku usaha terdampak. seiring dengan semakin terbatasnya lahan untuk industri manufaktur berskala besar, Kota Bogor dapat terus mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk industri berbasis media digital," kata Herawanto.

Selain itu, kata Herawanto, pengembangan industri kecil menengah (IKM/ UMKM) perlu diprioritaskan dengan menaik-kelaskan mereka melalui penambahan kapasitas, peningkatan keterampilan dan kualitas pelaku usaha penggunaan teknologi tepat guna, digitalisasi, serta perluasan akses pasar melalui kegiatan promosi.

"Untuk mendukung sektor industri, mengingat porsi terbesar biaya operasional industri padat karya adalah upah, kebijakan relaksasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), khususnya penundaan penyesuaian sampai kondisi keuangan dan kinerja industri membaik dapat membantu pemulihan sektor pengolahan akibat pandemi Covid-19 sehingga penyerapan tenaga kerja terjaga," ungkap Hera.

Dia meyakini, kehadiran penerapan teknologi digital ini untuk mendukung proses produksi pada masa adaptasi kebiasaan baru. Hal itu juga memastikan keberlangsungan pembangunan berbagai infrastruktur, khususnya proyek infrastruktur yang berdampak besar bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru.

"Iklim investasi juga perlu dijaga terutama sektor konstruksi yang cukup dominan di Kota Bogor, baik yang berskala besar maupun kecil," katanya.

Dia juga menyebut, dalam memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, perlu pula strategi yang disusun untuk memulihkan objek wisata berbasis alam, budaya, agro, olahraga terpadu dan produk kreatif, antara lain pembukaan kembali wahana wisata, hotel dan restoran, serta UMKM produk kreatif, dengan menerapkan protokol kesehatan secara terukur.

"Aktivitas sektor pariwisata juga sangat memerlukan dukungan digitalisasi transaksi pembayaran baik melalui QRIS dan transaksi nontunai lainnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor perlu mempertimbangkan potensi tekanan inflasi dalam penetapan kebijakan tarif," katanya

Tak lupa Herawanto juga menyampaikan, apresiasi kepada Bank Mandiri atas inovasi dalam proses digitalisasi pembayaran di Jawa Barat khususnya. Herawanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan inisiatif kedua dari Bank Mandiri yang bekerja sama dengan BI Jawa Barat setelah sebelumnya terlaksana implementasi 1.000 QRIS Rumah Ibadah Jawa Barat di Kota Bandung.

"Dengan QRIS, kita dapat mendorong kemajuan sektor UMKM yang tentunya mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha, sehingga membantu peningkatan aktivitas inklusi ekonomi, dimana pelaku usaha tersebut berada," ujarnya.

Terlebih, menurut Herawanto, meningkatnya dan berkembangnya pelaku UMKM dapat menjadi potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tentunya pendapatan daerah. Apalagi pembayaran menggunakan QRIS mengikuti tren pembayaran nontunai digital sehingga dapat memperluas pangsa pembeli yang berpotensi meningkatkan omset penjualan.

"Penjual tidak perlu menyediakan uang kecil untuk kembalian dan dapat menghilangkan potensi menerima uang palsu. Hasil penjualan tercatat otomatis dan langsung tersimpan di bank serta dapat dimonitor setiap saat," ujar Herawanto.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Aquarius Rudiyanto menyebut, inisiatif pengembangan layanan perbankan digital ini merupakan salah satu bentuk dukungan perseroan kepada agenda pemulihan ekonomi nasional maupun lokal.

Pada Juli 2020, Bank Mandiri mencatat adanya lebih dari 4,7 juta user dan e-channel yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital Bank Mandiri dengan jumlah transaksi sebesar 114,4 juta senilai Rp129,6 triliun.

“Kondisi luar biasa akibat pandemi ini telah memaksa seluruh industri berinovasi dalam proses usaha mereka untuk bisa bertahan. Oleh karenanya, kami mengembangkan layanan perbankan digital ini tidak hanya untuk mendukung bisnis perseroan, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan inovasi para pelaku usaha, kata Aquarius.

Dia mengungkapkan, Inisiatif digitalisasi layanan perbankan ini juga untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai mitra finansial pilihan utama masyarakat Indonesia dengan bertransformasi menjadi modern digital bank.

“Dalam mengimplementasi inisiatif ini, kami tentu akan mengacu pada kearifan lokal agar dapat mendukung pengembangan industri potensial di masing-masing wilayah, ujarnya.

Sementara itu, RCEO Bank Mandiri Region V/Jakarta III, Anton Zulkarnaen menambahkan, digitalisasi layanan perbankan yang telah dilakukan antara lain pada proses pembukaan rekening tabungan dan permohonan kredit. Selain mempercepat proses administrasi, hal ini juga memudahkan nasabah karena tidak harus mendatangi kantor cabang.

Dia mencontohkan, implementasi perbankan digital yang dilakukan oleh Bank Mandiri region V antara lain pemasangan 21.000 EDC yang sudah dilengkapi dengan fitur QRIS di merchant UMKM, lebih dari 60 merchant yang sudah dilengkapi dengan aplikasi canggih layanan online delivery Digiresto, hampir 10.000 lokasi yang sudah bisa menerima transaksi eMoney, lebih dari 2.000 ATM yang membantu masyarakat untuk transaksi non tunai bahkan lebih dari 200 ATM yang bisa melakukan setoran tunai langsung di ATM tanpa harus ke cabang.

"Untuk wilayah Bogor, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Bank Mandiri sudah menambah channel penerimaan QRIS hampir di 2.700 UMKM. Penempatan channel penerimaan QRIS ini juga dilakukan di tempat ibadah serta penggunaan kartu prabayar Mandiri untuk memudahkan transaksi pembayaran parkir," kata Anton.

Senada, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria menambahkan, perubahan mekanisme pembayaran dalam di masa modern ini sudah menjadi keniscayaan. Apalagi transaksi yang nirsentuh di masa pandemi ini sangat penting. Karenanya, sebagai institusi pendidikan, IPB dengan Bank Mandiri telah memiliki kerja sama untuk menyiapkan generasi baru startup untuk bisa menjadi enterpreneur mahasiswa.

"Kita siapkan program sampai proses inkubasi hingga proses pembiayaan.  Langkah bagus untuk menumbuhkan entrepreneurship di mahasiswa. karena itu, upaya ini merupakan sebuah target besar saya kira karena masih berpotensi besar untuk bisa membiayai petani di lingkar kampus juga startup di lingkungan mahasiswa,"ujarnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar