Yamaha

Kemenag Prioritaskan Jemaah Umrah yang Batal Berangkat Februari 2020

  Sabtu, 25 Juli 2020   Republika.co.id
Ilustrasi jemaah umrah.

JAKARTA, AYOBOGOR.COM -- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442 H. Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah 1442 H.

"Pembahasan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasinya, serta langkah persiapan seandainya Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah setelah selesainya musim haji 1441 H," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim saat memimpin diskusi virtual tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah tahun 1442 H dari Jakarta, Rabu (22/7).

Rapat daring ini diikuti para pimpinan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hadir juga perwakilan maskapai penerbangan yakni dari Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Konsul Haji KJRI Jeddah juga ikut bergabung dalam rapat daring tersebut.

Sampai saat ini, menurut Arfi, belum ada informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah umrah 1442 H. "Namun, kami merasa perlu menyiapkan mitigasi terkait potensi permasalahan dan persiapan penyelenggaraan umrah, kata dia.

Rapat tersebut menyepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jamaah umrah yang tertunda sejak akhir Februai 2020. Pada 27 Februari 2020, Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah.

Prioritas tersebut dipersiapkan jika Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah. Kesepakatan untuk memprioritaskan jamaah tertunda ini didukung dan diapresiasi Wakil Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Arta Hanif dan diamini seluruh asosiasi PPIU dan PIHK.

Rapat juga membahas kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jamaah yang tertunda keberangkatannya. Hal itu karena adanya kenaikan pajak di Arab Saudi, termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat di Tanah Suci.

Arfi meminta agar PPIU mulai menyusun rencana keberangkatan jamaah umrah tertunda. Namun, rencana tersebut tidak perlu mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan terlebih dahulu. Sebab, kepastian keberangkatan masih harus menunggu kebijakan Saudi.

 
PPIU diminta mulai menyusun rencana keberangkatan jamaah umrah yang tertunda tanpa mencantumkan tanggal dan harga.

Hasil pemantauan di lapangan, saat ini ada beberapa PPIU yang sudah menawarkan tanggal keberangkatan dan mencantumkan harga paket umrah. "Itu sebaiknya tidak dilakukan dulu," kata Arfi. Ia menambahkan, rapat persiapan penyelenggaraan umrah akan digelar berkelanjutan.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro mendukung kebijakan Kemenag yang meminta PPIU untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah, dengan tidak mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan umrahnya sebelum ada kejelasan informasi dari Saudi.

"Apa pun kebijakan Kemenag terkait penyelenggaraan ibadah umrah 1442 H, akan kami sosialisasikan kepada PPIU yang tergabung dalam anggota kami," tutur Joko seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Terkait status tiket jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya, peserta rapat sepakat meminta Garuda dan Saudi Airlines untuk tidak mempersulit proses refund maupun penjadwalan ulang. Kedua maskapai itu pun sependapat. Namun, untuk kepastian keberangkatan, tetap menunggu kebijakan dari Saudi.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar