Yamaha

Kawal Judicial Review Perda KTR, Bogor Connection Gelar Diskusi Publik

  Kamis, 06 Februari 2020   Husnul Khatimah
Diskusi Publik bertema “Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor” yang diadakan oleh Bogor Connection, Kamis (6/2/2020). (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Perda KTR Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR menjadi salah satu regulasi yang bermasalah dan menuai polemik.

Sejumlah pedagang tradisional dan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Bogor mengajukan permohonan uji materi (judicial review). Gugatan tersebut telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020.

Uji materi ini menjadi sebuah langkah akhir dan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pemohon, pemangku kepentingan, dan pihak yang terdampak lainnya.

Di sisi lain, pemerintah terus menggaungkan upaya untuk meningkatkan investasi sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan muaranya meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini sekitar 5,5%. Keberadaan Perda KTR Bogor menjadi momok ketakutan dan keluhan dari pelaku usaha sebagai salah satu regulasi yang kurang pro terhadap iklim investasi dan kepastian berusaha.

Sebagai langkah mengawal, menyamakan persepsi, dan refleksi demi terwujudnya regulasi yang mampu memayungi rasa aman, nyaman dan adil di tengah masyarakat Bogor, komunitas mahasiswa yang tergabung dalam Bogor Connection menginisiasi Diskusi Publik bertema “Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor”.

AYO BACA : Perda KTR Bogor Dinilai Batasi Ekonomi Masyarakat

Bogor Connection adalah wadah mahasiswa dan pemuda Bogor yang fokus pada kajian dan diskusi tentang demokrasi Indonesia, serta aktif dalam merespon kebijakan publik. Diskusi Publik ini mengupas materi dalam Perda KTR Bogor dari sisi hukum, sisi ekonomi, sosial dan budaya.

“Sebagai anak muda kami punya panggilan nurani unluk ikut menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui diskusi publik ini, kami berharap ada banyak masukan dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, untuk bersama-sama membangun komunikasi dalam mengawal langkah akhir uji materi Perda KTR Kola Bugar. Sehingga terwujud rasa keadilan dan menghapus hambatan investasi dalam upaya mcningkullull1 perekonomian daerah," ujar Ahmad Zaqi Ainnuroliq, Ketua Pelaksana Diskusi Publik, Kamis (6/2/2020).

Alang Trisnanto, Ketua DPRD Kota Bogor yang juga menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Diskusi Publik ini menyebutkan, apapun peraturan yang dilahirkan memang harusnya dibuat dengan asas keberimbangan. Perda KTR Bogor kiranya tidak berakhir menjadi polemik namun mampu menjadi regulasi yang win-win solution.

“Saya mengapresiasi digelarnya Diskusi Publik ini. Suara, keluhan dan harapan yang ada di masyarakat bisa tersampaikan lewat acara ini. Pendapat saran, kritik, dan tanya jawab yang mengemuka dalam diskusi publik ini bisa menjadi sumbangsih untuk membangun Bogor menjadi kota yang lebih maju,” tambah Atang.

Perda KTR yang diterapkan Pemkot Bogor, dari sisi ekonomi, menurut pandangan Prima Gandhi, pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), memunculkan inkonsistensi. la mencontohkan terkait pasal larangan pajangan rokok, pada praktiknya ada beberapa gerai yang dibiarkan memajang produk, sementara sebagian tidak. Selain itu, fasilitas sebagai daya dukung kawasan larangan merokok, haruslah dipenuhi oleh Pemkot Bogor.

"Jangan sampai peraturan dibuat justru menjadi alat politisasi, yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang hanya ingin mandiri ekonominya,” kata Prima Gandhi.

AYO BACA : Serikat Kerja Rokok Tembakau Tolak RUU Omnibus Law


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar