Yamaha

Serikat Kerja Rokok Tembakau Tolak RUU Omnibus Law

  Selasa, 28 Januari 2020   Husnul Khatimah
Serikat Pekerja termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengadakan Seminar Hukum RTMM Menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang Merugikan Industri dan Pekerjanya di Kota Bogor, Selasa (28/1/2020). (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dalam perkembangannya menimbulkan kekhawatiran karena potensi muatan materi hukum yang merugikan pekerja.

Menanggapi itu, Serikat Pekerja termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengadakan Seminar Hukum RTMM Menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang Merugikan Industri dan Pekerjanya di Kota Bogor, Selasa (28/1/2020).

Dalam seminar, dihadirkan pihak-pihak pemerintahan yang terkait langsung dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Umum FSP-RTMM Sudarto mengatakan, dalam seminar pemerintah mengaku bahwa draft RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja belum ada. Namun demikian sebagai serikat pekerja pihaknya menilai RUU Omnibus Law yang merugikan pekerja dan industrinya tetap perlu diantisipasi.

"Ini memang perlu di antisipasi karena Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari oleh untuk pekerja yang bersifat bebas mandiri demokratis dan bertanggung jawab guna melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja sehingga secara otomatis serikat pekerja harus mengantisipasi seandainya omnibus law ini memberikan dampak terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, untuk mengantisipasi hal itu selain mengadakan seminar hukum pihaknya juga telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan kementerian terkait.

"FSP RTMM sudah mensiasati dengan kirim surat ke presiden ditembuskan ke kementerian terkait, intinya kami sampaikan bahwa ada isu yang meresahkan pekerja, kami memohon draft dan bila memang dimungkinkan kita dialog," katanya.

Dia mengatakan, pada intinya soal RUU yang sedang digodok pemerintah pihaknya mempunyai tiga keinginan agar tidak diabaikan pemerintah dalam RUU. Pertama yakni meminta semua hak dan perlindungan tenaga kerja tetap terjaga sebagai mana mestinya.

Kedua, industri sebagai sawah ladang pekerja diperhatikan dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang agar bisa mensejahterakan pekerjanya dan memperluas lapangan kerja.

Ketiga, peran serikat pekerja sebagai wakil pekerja hendaknya diberikan porsi dalam pengambilan keputusan kebijakan ketenagakerjaan maupun regulasi yang menyangkut ketenagakerjaan.

"Selama omnibus law tidak mengggangu yang tiga itu dan justru memberikan yang tiga itu kami mendukung tapi kalau mengganggu yang tiga tadi kami pasti menyatakan menolak," katanya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar