Yamaha

Kebijakan Gubernur Jabar yang Tuai Pro dan Kontra

  Jumat, 27 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Eneng Reni/ayobandung)

BANDUNG, AYOBOGOR.COM -- Sepanjang setahun pertama masa jabatannya di 2019, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tak lepas dari kebijakan yang menuai pro dan kontra. Ayobandung.com merangkum lima di antaranya :

1. Pembentukan TAP
Keputusan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat guna mendorong percepatan pembangunan di Jabar smepat menuai kontroversi. Tim beranggotakan 19 orang tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dipilih hanya berdasarkan kedekatan personal.

Salah satu pemicunya adalah masuknya nama adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman menjadi salah satu anggota TAP. Emil kemudian membantah hal tersebut. Elpi dinilai memiliki kemampuan yang dibutuhkannya dalam pemerataan pembangunan.

"Untuk yang mempermasalahkan adik saya, beliau ini makhluk langka. Spesifikasinya ahli anti-monopoli, lulusan Australia dan dosen Unpad. Saya butuh input-input terkait pengembangan satu desa satu perusahaan, pengembangan pemerataan pembangunan, dan bagaimana ekonomi pancasila ini bisa dijaga," jelasnya ketika memberi keterangan pers di Gedung Pakuan, Senin (18/3/2019).

2. Pembangunan Pojok Dilan
Wacana pembangunan Pojok Dilan muncul di tengah histeria pemutaran film Dilan 1991. Emil meresmikan pembangunan Pojok Dilan di area GOR Saparua, Bandung,  secara seremonial bertepatan dengan pemutaran perdana film hasil adaptasi karya Pidi Baiq ini pada 24 Februari 2019.

Saat pembukaan, Emil mengatakan Pojok Dilan akan menjadi salah satu ruang literasi dan film. "Jadi, dua dimensi ini kita harapkan akan terus muncul di masa-masa depan, sehingga nanti bisa dipakai untuk membaca novel, sastra, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam dunia publikasi atau dalam dunia menulis. Juga tempatnya bisa digunakan untuk merefleksikan antara sastra juga dengan film," kata Emil kala itu.

Namun, kritik deras mengalir pada keputusan penamaan Pojok Dilan. Hal tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak memiliki unsur edukasi apapun bagi masyarakat. Pojo tersebut pun urung dibangun hingga akhir tahun ini.

Saat ini, proses pembangunan pojok tersebut tengah berlangsung seiring dengan revitalisasi GOR Saparua. Namun, tak ada nama "Dilan" yang tersemat dalam pojok literasi tersebut.

3. 'Masjid Iluminati'
Rancangan bangunan Masjid Al Safar yang berada di rest area Tol Purbaleunyi ini menuai polemik setelah dituduh "menghadirkan simbol-simbol Illuminati" dalam karya arsitektural Ridwan Kamil tersebut. Tuduhan tersebut salah satunya dilayangkan Rahmat Baequni lantaran terdapat beberapa objek yang dianggap berbentuk segi tiga dan merepresentasikan simbol Illuminati.

Emil dan Rahmat akhirnya dipertemukan dalam sebuah forum terbuka di Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, 10 Juni 2019. Forum ini ditengahi oleh Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei.

Ridwan Kamil memberikan klarifikasi atas tudingan miring tersebut dengan mengatakan bahwa desain Masjid Al Safar terinspirasi bentuk alam di sekitar yang tidak beraturan. "Masjid itu saya desain mengikuti bentuk alam di sekitar yang daerahnya perbukitan maka saya mengambil bentuk-bentuk alam yang tidak beraturan sehingga masjid itu menyatu dengan alam," terangnya.
 
Kendati demikian, eks wali kota Bandung ini juga meminta maaf jika memang desain arsitektur yang ia diaplikasikan dalam membangun sejumlah masjid dianggap kurang tepat. "Tapi demi Allah tidak ada niat apa pun dalam benak saya dalam mendesain masjid khususnya Masjid Al Safar, kecuali ingin mendatangkan lebih banyak jamaah yang salat di situ," ujarnya.

4. Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar
Selepas Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, tak berselang lama Emil menuai sorotan atas statement-nya yang menyatakan akan memindahkan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Kota Bandung.

Wilayah Tegalluar, kawasan Walini dan Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati) digadang-gadang menjadi tiga opsi pertama yang mengemuka. Emil mengatakan, saat ini rencana untuk melakukan kajian disebut sudah masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jabar hingga 2029.

Salah satu hal yang mendasari keputusan tersebut, Emil mengatakan adalah bahwa Kota Bandung dianggap sudah tak lagi representatif untuk menjalankan peran sebagau pusat pemerintahan Jabar. "Pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah enggak cocok lagi melayani pusat pemerintahan karena kantor pemerintahannya (tersebar) di mana-mana, enggak produktif," ungkapnya di Gedung Sate, Kamis (29/8/2019).

Hal ini menjadi kontroversi karena selain urgensinya dipertanyakan, juga karena rencananya yang dinilai 'latah' belaka. Sejumlah anggota dewan pun tak merasa dilibatkan langsung dalam perencanaan wacana tersebut.

"Ini kemarin memang usulan Pak Gubernur, dimasukan ke recana anggaran perubahan RTRW. Tapi ini kan wacana dari gubernur sendiri. Kita sejak awal tidak diajak bicara, harusnya ngobrol dulu," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady.

5. Kolam renang di Pakuan
Keputusan Emil untuk merevitalisasi rumah dinasnya, Gedung Pakuan Bandung, juga tak lepas dari sorotan. Pasalnya, selain melakukan pemugaran di sejumlah titik, sebuah kolam renang juga dibangun di dalamnya.

Warga kemudian menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang mubadzir. Namun Emil menampik tudingan yang menilai bahwa fasilitas yang disebut menelan anggaran hingga Rp1,5 milyar tersebut menghamburkan uang negara.

Dirinya mengatakan revitalisasi adalah hal yang penting dilakukan secara berkala sementara kolam renang yang dibangun diperlukan untuk kakiknya yang disebut tengah cedera.

"Kebutuhannya sangat nyata. Kaki saya yang kiri itu cedera, dokter menyarankan supaya bisa fit sebagai gubernur ya harus dengan terapi berenang. Maka dalam masterplan perbaikan Pakuan, saya arahkan dan setujui untuk membuat kolam yang tidak terlalu besar," paparnya.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan, total besaran anggaran yang diperlukan untuk merenovasi dua titik Gedung Pakuan adalah sebesar Rp4,1 milyar. Namun, dirinya tidak mengetahui pasti berapa besaran spesifik yang diperlukan untuk membangun kolam renang.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar