Yamaha NMax

Menkeu Soroti Pengelolaan APBD, Pemkot Bogor Bakal Pangkas Perdin

  Jumat, 15 November 2019   Husnul Khatimah
Sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020. (Dok. Humas Setda Kota Bogor)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan kepada 540 kepala daerah se-Indonesia yang hadir pada acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyoroti rendahnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat hampir 70% dari total APBD merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa salah satu belanja pemerintah daerah yang membuat anggaran tidak efisien adalah belanja perjalanan dinas.

"Porsinya bisa mencapai 13,4% dari keseluruhan rata-rata belanja pemerintah daerah. Tolong, perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wara-wiri," ujar Sri Mulyani dalam rilis humas Pemkot Bogor, Jumat (15/11/2019).

Untuk menekan belanja perjalanan dinas tersebut, menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengarahkan setiap kementerian atau lembaga untuk mengatur dengan tepat guna sosialisasi pejabat daerah bisa lebih terkoordinasi.

Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengaku akan menyesuaikan arahan Menteri Keuangan dengan tetap mengedepankan keefektifan dan efisiensi anggaran.

Pihaknya juga akan memangkas biaya perjalanan dinas bagi para pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

"Kita akan sesuaikan dengan arahan Menteri Keuangan. Tentunya dengan tetap mengedepankan keefektifan dan efisiensi anggaran. Termasuk memangkas biaya perjalanan dinas. Kemudian harapan Menteri Keuangan juga untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih tepat guna dan tepat sasaran agar bisa menekan pemborosan anggaran," kata Dedie.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar