Yamaha

Rokok Tingkatkan Kemiskinan dan Turunkan Kualitas SDM

  Rabu, 25 September 2019   Husnul Khatimah
Menteri Koordinator (Menko) Ad-Interim Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Asia Pacific Cities Alliance For Tobacco Control And Prevention of Non Communicable Diseases (APCAT SUMMIT) Ke-4 di Bogor, Rabu (25/09/2019). (Husnul Khatimah/Ayobogor.com)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Mengonsumsi rokok secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan juga menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Ad-Interim Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Asia Pacific Cities Alliance For Tobacco Control And Prevention of Non Communicable Diseases (APCAT SUMMIT) Ke-4 di Bogor, Rabu (25/09/2019). 

“Anggaran keluarga miskin tersita akibat belanja rokok. Andil rokok terhadap kemiskinan per Maret 2019 sebesar 11,38% di wilayah perdesaan dan 12,22% di wilayah perkotaan,” ujar Agus.

Agus mengatakan, dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS RI) tersebut, rokok dinilai merupakan masalah besar dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

"Khususnya dalam upaya memerangi kemiskinan dan membangun sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Mengutip survei Global Adult Tobacco tahun 2018, Agus mengatakan bahwa jumlah perokok di Indonesia saat ini sebanyak 67% dari total penduduk atau sekitar 178 juta jiwa. 

“Dengan jumlah tersebut, Indonesia merupakan negara dengan proporsi perokok pria terbanyak di dunia,” katanya. 

Merujuk data Kementerian Kesehatan, kata Menko, terjadi sedikit penurunan prevalensi merokok dari 29,3% pada tahun 2013 menjadi 28,8% pada tahun 2018. 

“Namun, prevalensi merokok usia kurang 18 tahun justru meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Padahal, dalam RPJMN 2015-2019 Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi perokok remaja usia 10-18 tahun ke angka 5,4% di tahun 2019,” kata Agus.

Selain rokok tembakau, konsumsi rokok elektronik juga semakin populer di tengah masyarakat. Prevalensi perokok elektronik secara global, termasuk di Indonesia, terus mengalami peningkatan.

“Prevalensi perokok elektronik pada remaja usia 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 1,2% (tahun 2016) menjadi 10,9% di tahun 2018,” katanya. 

Konsumsi rokok elektronik semakin meluas di kalangan remaja meski belum terbukti aman sebagai pengganti rokok tembakau baik untuk alasan terapi ataupun alasan lainnya. 

“Hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di tahun 2017, dalam rokok elektronik ditemukan kandungan toksik dan karsinogenik yang sama sangat berbahaya terhadap kesehatan sebagaimana rokok tembakau,” katanya.

Kemudian, kata Agus, gangguan kesehatan akibat komsumsi rokok, telah menambah beban fiskal negara. “Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2019, Indonesia sedikitnya menanggung beban sebesar Rp20 triliun untuk pembiayaan penyakit tidak menular. Beban ini akan semakin besar jika permasalahan merokok tidak segera ditangani,” katanya.

Untuk penanggulangan dan pengendalian rokok, ia menambahkan, pemerintah telah mengambil berbagai upaya serius dalam bentuk penerbitan regulasi pembatasan rokok, kampanye, penyuluhan kesehatan, pengaturan iklan, dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di berbagai daerah.

“Pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok hingga 23% dan harga jual eceran rokok hingga 35% dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok,” katanya.

Pengendalian juga dilakukan dengan menambahkan syarat kepada penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial. 

“Syarat mendapat bansos PKH adalah harus tidak ada anggota keluarga yang merokok. Bila ada salah satu anggota keluarga penerima manfaat yang kedapatan merokok, maka bantuan akan dicabut,” kata Agus.

Namun, pemerintah menyadari kebijakan yang ada saat ini belum cukup mampu menopang upaya penanggulangan rokok secara efektif. Untuk itu, katanya, perlu intervensi yang lebih strategis dan komprehensif yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas. 

Komitmen dan peran pemerintah daerah juga sangat penting, terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan regulasi-regulasi pengendalian tembakau. 

Menurutnya, hingga Agustus 2019, tercatat baru 348 kabupaten/kota di 21 provinsi yang telah menerbitkan regulasi atau 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar