Yamaha NMax

Ade Sarip Hidayat Jabat Plh Wali Kota Bogor

  Minggu, 07 April 2019   Husnul Khatimah
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa menunjuk Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota mulai Senin (8/4/2019). (Dok Humas Pemkot Bogor)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Untuk mengisi kekosongan jabatan setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman periode 2014-2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota mulai Senin (8/4/2019).

Diangkatnya Ade Sarip menjadi Plh Wali Kota Bogor sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang diserahkan di Gedung Sate, Bandung, Jumat (5/4/2019).

Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku siap mengemban tugas sebagai kepala daerah sementara sembari menunggu pelantikan Bima Arya pada sekitar pertengahan April ini.

“Ya, tidak boleh ada kekosongan jabatan. Saya sih tidak kaget ketika dipanggil oleh Sekda Provinsi untuk penyerahan SK di Bandung. Karena Pak Wali sudah menyampaikan hal ini dari jauh-jauh hari sebelumnya,” ujar Ade melalui siaran pers, Minggu (7/4/2019).

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, selain Kota Bogor, hal serupa juga berlaku untuk Kabupaten Ciamis. Pengangkatan Plh ini dilakukan untuk menjaga kelancaran serta kondusifitas pemerintahan daerah. Sekedar informasi, masa jabatan kepala daerah Kota Bogor akan berakhir pada Minggu (7/4/2019) dan Kabupaten Ciamis berakhir pada Sabtu (6/4/2019).

Menurut Iwa, penyerahan formulir berita ini didasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Disebutkan dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah,” katanya.

Pihaknya menekankan kewenangan pelaksana harian kepala daerah berbeda dengan pelaksana tugas kepala daerah. Berdasarkan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Plh tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” tuturnya.

Iwa juga meminta pada Plh Bupati Ciamis dan Plh Wali Kota Bogor beserta jajaran pemerintahan daerah untuk tetap memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Saya sangat yakin dan percaya, Plh Bupati Ciamis dan Plh Wali Kota Bogor dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya walaupun tenggang waktu jabatan terbilang akan sangat singkat dikarenakan rencana pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih hasil pilkada serentak tahun 2018 akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2019,” paparnya.

Pihaknya juga menekankan agar dua Plh tersebut mampu menjaga kondusifitas daerah dan konsolidasi internal pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini agar proses pemerintahan dan pembangunan tidak terhambat dan pelayanan publik dapat terus berjalan optimal.

“Terutama di tengah kondisi politik menjelang pelaksanaan dan pasca pemilu,” katanya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar