Yamaha

Mall Pelayanan Publik Kota Bogor Siap Beroperasi Juni

  Sabtu, 09 Maret 2019   Husnul Khatimah
Wali Kota Bogor Bima Arya saat Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Paseban Sri Bima, Komplek Balai Kota Bogor, Jumat (8/3/2019). (Husnul Khatimah/ayobogor.com)

BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota Bogor akan segera mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Juni mendatang. Bertempat di Lippo Plaza Keboen Raya,  Bogor Tengah, MPP akan menyuguhkan 145 jenis layanan publik mulai dari mengurus administrasi, pajak, izin usaha, paspor, SIM, hingga dokumen pernikahan. 

Komitmen menghadirkan MPP itu telah dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemkot Bogor bersama 13 instansi, seperti Polresta Bogor Kota, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agama, PDAM Tirta Pakuan, Disdukcapil, Bapenda, Samsat dan Bank bjb.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Paseban Sri Bima, Komplek Balai Kota Bogor, Jumat (8/3/2019), oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bersama 13 instansi terkait. Acara disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB), Prof Diah Natalisa.

Kepala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, MPP ini sesuai dengan amanat Kemen-PAN RB melalui Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mall yang berkonsep pusat pelayanan publik terpadu itu dinilai cocok dengan perkembangan zaman yang menuntut serba efisien dan ringkas.

“Pada kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama penyelenggara MPP Kota Bogor ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang akan mendukung terbentuknya MPP di Kota Bogor sebagai sebuah tempat pelayanan publik terpadu dan terintegrasi yang mendukung pelayanan secara cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Denny di Balai Kota.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Dadang Masoem, beserta pimpinan dan perwakilan dari 13 instansi pelayanan lainnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya berharap agar kehadiran MPP tersebut akan berdampak pada kegiatan ekonomi, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terfasilitasi di dalam mall tersebut.

“Saya berharap kehadiran MPP nantinya bisa menggerakan roda perekonomian di mall ini. Kita berharap pedagang UMKM bisa masuk dan kita ingin menjadi tuan rumah di kota sendiri yang memuliakan para pelaku ekonomi kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kesepakatan kerjasama ini,” ujar Bima.

Selain itu, sambung Bima, penyelenggaraan MPP ini bisa melegitimasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat di Kota Bogor. Karena menurutnya, ada tiga aspek penting yang harus dimiliki oleh pemangku kebijakan, yakni aspek kekuasaan, aspek kewenangan, dan aspek legitimasi.

“Kekuasaan adalah kemampuan kita untuk melakukan perubahan terhadap orang lain, kewenangan adalah keabsahan untuk menjalankan kekuasaan bisa punya kuasa tapi tidak punya kewenangan, tapi yang paling penting adalah legitimasi bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah warga dalam memberikan pelayanan yang efisien dan mengukuhkan identitas kita sebagai pelayan publik,” ujar Bima.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar