Yamaha NMax

Pemilu Dinilai Bisa Terdelegitimasi Jika DPT Tidak Bersih

  Rabu, 06 Maret 2019   Fira Nursyabani
Ilustrasi pemilu. (Satrio/ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBOGOR.COM -- Temuan terselipnya nomor induk kependudukan (NIK) milik warga negara asing (WNA) di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Cianjur beberapa waktu lalu dianggap sebagai ‘berkah’ bagi penyelenggaraan pemilu. Akibat temuan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyisir DPT di berbagai daerah untuk memastikan tidak ada WNA yang memiliki e-KTP masuk dalam DPT.

Hasilnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sudah menyerahkan 103 data e-KTP WNA ke KPU. Data ini merupakan jumlah e-KTP WNA yang terdapat dalam DPT.

Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum Fahira Idris mengungkapkan, walau sesuai aturan, WNA yang memiliki e-KTP tetap tak bisa mencoblos. Sesuai amanat Undang-Undang Pemilu, DPT harus valid dan akurat baik NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak memilih.

DPT yang valid dan akurat artinya identitas yang menurut undang-undang tidak mempunyai hak pilih, misalnya WNA, tidak boleh terdaftar dalam DPT. Sementara, semua WNI yang mempunyai hak memilih, identitasnya tertera atau terdaftar dalam DPT hanya satu kali atau tidak ganda.

“DPT yang tidak valid dan akurat atau ‘tidak bersih’ karena didalamnya masih terdapat identitas orang yang tidak berhak memilih, berpotensi mendelegitimasi pemilu. Apalagi jika di DPT masih terselip WNA. Ini sangat sensitif dan bisa menjadi ‘bola liar’ jika tidak segera diselesaikan," ujar Fahira dalam keterangan resminya.

"Tentunya, kita semua tidak ingin hal itu terjadi. Saya mendorong dan memberi semangat kepada KPU untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas demi kesuksesan pemilu,” tambah dia.

Menurut Fahira, ia mengapresiasi tindaklanjut yang dilakukan KPU dengan segera melakukan penyisiran dan pemeriksaan ulang DPT untuk memastikan tidak ada WNA yang mempunyai e-KTP masuk dalam DPT. Karena memang, salah satu tahapan paling rumit dan kompleks dalam penyelenggaraan semua gelaran pemilu terutama pascareformasi adalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih.

“Saya berharap baik KPU maupun Ditjen Dukcapil jangan saling tunjuk terkait persoalan WNA dalam DPT. 17 April sudah di depan mata. Coba saling koreksi dan saling introspeksi, kemudian formulasikan solusi agar DPT benar-benar bersih. Kemudian, yakinkan rakyat Indonesia, bahwa DPT sudah valid dan akurat. Pemilu 2019 ini harus berjalan sukses,” jelasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar