Yamaha NMax

Ridwan Kamil Ingin Pembangunan Jabar Digeber

  Selasa, 05 Maret 2019   Husnul Khatimah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama seluruh kepala daerah tingkat II se-Jawa Barat, di Green Forest Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (4/3/2019). (Dok. Humas Pemprov Jabar)

LEMBANG, AYOBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan arah pembangunan Jawa Barat (Jabar) harus sinkron agar dapat dipercepat. Hal ini disampaikannya dalam forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama seluruh kepala daerah tingkat II se-Jawa Barat, di Green Forest Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (4/3/2019).

Pria yang akrab disapa Emil tersebut menuturkan, Kopdar bersama kepala daerah se-Jabar ini akan dilakukan tiga bulan sekali. Emil meminta Bupati dan Wali Kota bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan, serta mengakomodir hal-hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dalam pembangunan yang dituju.

"Kami tidak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron. Artinya lewat Kopdar ini disinkronisasi. Karena mobil Jawa Barat ini mau di gas poll mau digeber, ini para penumpang, para supir harus nyaman, jelas arahnya, berapa kecepatannya," jelas Emil.

AYO BACA : Bima Arya Paparkan Isu Strategis Pembangunan di Kota Bogor

Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jabar, Daud Achmad, mengutarakan forum komunikasi antara Gubernur dengan para Bupati/ Wali Kota perlu terus diintensifkan melalui berbagai interaksi formal maupun informal secara berkala dan berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan Visi Jawa Barat 2018-2023 yakni “Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi".

Forum tersebut juga sesuai dengan amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dasar hukum itu menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

"Sehingga maksud dari KOPDAR ini, adalah untuk mengintensifkan komunikasi dan silaturahmi Gubernur dan para Bupati/ Wali Kota beserta para penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, dengan tujuan terciptanya hubungan dan tata kelola Pemerintahan yang sinergis antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat," ungkapnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar