Yamaha NMax

Polemik Jalan R3, Pemilik Lahan Pertanyakan Penghitungan Ganti Rugi

  Senin, 04 Maret 2019   Husnul Khatimah
Spanduk imbauan penutupan jalan R3. (Husnul Khatimah/Ayobogor.com)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM--Langkah Pemerintah Kota Bogor untuk menyelesaikan polemik jalan Regional Ring Road (R3) melalui penilaian appraisal belum menemukan titik terang sehingga jalan alternatif solusi kemacetan di Kota Hujan tersebut belum bisa di lewati oleh warga.

Hasil penilaian appraisal yang mengharuskan Pemkot Bogor membayar Rp14,9 miliar sebagai ganti rugi terhadap lahan seluas 1.987 meter persegi milik Siti Khodijah tersebut dipertanyakan oleh pemilik lahan melalui kuasa hukumnya, Herly Hermawan.

Herly menuturkan dalam hasil penilaian appraisal ada bebera hal yang tidak sesuai dengan akte perjanjian damai (akte van dading) yang telah disepakati kedua pihak.

"Ada beberapa hal yang sangat tidak sesuai dengan akte van dading yang tidak diakomodir oleh appraisal yaitu bahwa dalam akte van dading itu putusan pengadilan menyatakan bahwa harus adanya komponen kompensasi selain ganti rugi yang pokok," ujar Herly usai pertemuan dengan pemkot Bogor, Senin (4/3/2019).

AYO BACA : Polemik R3 Belum Berakhir, Jalan Belum Bisa Dibuka

Dia mengatakan komponen konpensasi yang dimaksud adalah konpensasi terhadap pemakaian tanah Siti Khodijah pada tahun 2014-2018 yang digunakan Pemkot Bogor sebagai jalan R3.

"Tanah itu kan tanah produktif lahan pertanian segala macam, tiap tahun pemilik lahan bayar PBB-nya dan tanah itu dipakai untuk jalan, nah ini gak dihitung (dalam appraisal). Kita tanyain apa alasannya 2014-2018 tidak dihitung konpensasinya," kata Herly.

Menurut Herly dalam akte van dading komponen konpensasi sudah disebutkan namun saat pihaknya menanyakan kepada pihak Pemkot Bogor mengenai tidak adanya hitungan konpensasi dalam penilaian appraisal, Pemkot Bogor belum bisa menjawab.

"Mereka gak bisa jawab karena yang ngasih penilaian (appraisal) itu tim appraisal (bukan Pemkot), mereka bilang nanti ditanyakan dulu ke tim appraisal, tanggal 8 kasih hasilnya ke kita," kata Herly.

AYO BACA : Jalur R3 Bogor Ditutup Hingga Januari

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor, Achsin Prasetyo membenarkan bahwa pihak pemilik lahan menyampaikan kepada Pemkot Bogor bahwa ada komponen penghitungan dalam appraisal yang tidak sesuai dengan akte van dading.

Pihak pemilik lahan kata Achsin kemudian meminta penjelasan kepada pihaknya tentang dasar hukum penghitungan yang tidak sesuai dengan akte van dading tersebut.

"Mereka minta dasar perhitungan yang tidak sesuai akte van dading itu dasar hukum perhitungannya apa dan sebagainya dan Itu nanti kita akan membuat jawaban tertulis kepada mereka," kata Achsin.

Dasar hukum penghitungan yang diminta oleh pihak pemilik lahan akan disampaikan oleh pemkot secara tertulis sebab dasar penghitungan dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dalam pertemuan hari ini berhalangan hadir.

"Tapi pada rapat sebelumnya dari KJPP itu sudah merupakan perhitungan terbaik, tapi tetap kita tunggu lagi saja dari KJPP yang hari ini kebetulan tidak bisa hadir. Harapannya sebelum tanggal 8 sudah selesai (dasar hukum penghitungan)," kata Achsin.

Pihaknya sambung Achsin berharap setelah dasar hukum penghitungan selesai dibuat dan diberikan  kepada pemilik lahan, persoalan jalur R3 selesai dan jalan segera kembali dapat dilintasi oleh warga.

"Ya mudah-mudahan ada penyelesaian terbaik secepatnya  baik dari tim hukumnya atau dari pemikik lahannya maupun pemerintah Kota Bogor," tukas Achsin.

AYO BACA : Ruislag Terkait Jalur R3 Menemukan Titik Terang


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar