Yamaha

KPU Kota Bogor Sosialisasi Pilkada 2018

  Rabu, 21 Desember 2016   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi Pilkada.(Antara)

JAKARTA, AYOBOGOR.COM--KPU Kota Bogor, Jawa Barat, terus melakukan sosialisasi tahapan Pilkada 2018 dengan harapan dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah berintegritas, dan asas LUBER serta JURDIL tercapai.

"Harapan kita Pilkada Kota Bogor 2018, pilkada yang berintegritas dan azas langsung, umum, bebas rahasia, serta jujur dan adil bisa tercapai," kata Komisioner Bidang Hukum KPU Kota Bogor Siti Natawati, Rabu.

Siti mengungkapkan pada Selasa (20/12) pihaknya telah menggelar forum diskusi grup (FGD) tentang penegakan hukum Pilkada.

Dalam FGD ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat.

"Kegiatan ini bagian dari persiapan menghadapi Pilkada serentak 2018. KPU Kota Bogor ingin semua terutama staf dan 'stakeholde'r tahu bagaimana proses hukum Pilkada, misalnya kalau ada pelanggaran hukum bagaimana menanganinnya, baik itu pelanggaran administrasi maupun pidana," katanya.

Ia mencontohkan pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi saat Pemilu, yakni dalam pencalonan ada pemalsuan ijazah, ataupun identitas.

Yang membedakan tindak pidana umum dan pemilu, yakni dimulai dari pengaduan Bawaslu dan dari Bawaslu diproses diserahkan ke Gakumdu.

"Gakumdu itu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau kepolisian melakukan penyidikan, sementara kejaksaan pelimpihan perkara ke pengadilan," katanya.

Sedangkan terkait pelanggaran administrasi, lanjut Siti, biasanya terjadi ketika ada perbedaan presepsi waktu pendaftaran calon.

"Menurut KPU waktu pendaftaran berakhir pukul 24.00 WIB, sementara waktu di masing-masing pasangan calon belum menunjukkan pukul 24.00 WIB, hal tersebut bisa menjadi potensi konflik," katanya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar