Yamaha

Pemerintah Dorong Sertifikasi Pranata Humas

  Selasa, 06 Desember 2016   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi humas. (The Financial Express)

BOGOR, AYOBOGOR.COM--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi mendorong sertifikasi bagi pranata Humas Pemerintah, dalam rangka menyiapkan sumber daya kehumasan yang profesional mendukung terwujudnya reformasi birokrasi.

"Ini sesuai dengan amanat undang-undang tentang aparatur sipil negara yang mengatur secara makro tentang ASN yang profesional, lulus kualifikasi dan kompetensi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan-RB, Herman Suryatman, dalam sosialisasi pembinaan kehumasan pemerintah di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Untuk mendorong sertifikasi pranata kehumasan, pihaknya tengah membahas kualifikasi sertifikasi yang akan diberlakukan, dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang membawahi Kehumasan.

Ia mengatakan, apa yang menjadi standar kualifikasi sertifikasi pranata humas masih belum diketahui apakah dari sisi kemampuan komunikasi, maupun dari sisi pendidikan.

"Apa yang menjadi standarisasinya masih belum jelas, ini masih dirumuskan dengan Kominfo," katanya.

Selain merumuskan standar kualifikasi, lanjutnya, yang terpenting terbentuknya organisasi atau lembaga profesi setrifikasi teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

"Ini yang perlu didorong, adany instansi teknis yang mengeluarkan sertifikasi bagi teknis pranat humas," katanya.

Ia mengatakan, sesuai fungsinya, humas memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan program pemerintah agar sampai ke masyarakat, dan ada umpan balik dari masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut.

"Misi Humas membangut citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik," katanya.

Herman menyebutkan, pranata humas berperan membangun komunikasi dengan pemimpin dan stakeholder. Merupakan warga kelas pertama, mempromosikan diri sebagai pihak strategis.

"Humas harus punya komitmen berdasarkan data dan fakta otentik. Peran humas sebagai fasilitator, komunikator, katalisator interpretor, advisor desiminator," katanya.

Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas mendukung rencana sertifikasi bagi pranata humas.

Menurutnya, langkah tersebut sangat baik, menunjukkan adanya acuann atau mutu kualifikasi yang dibutuhkan untuk pranata humas.

"Tapi yang perlu dicatat, jangan sampai sistem dan mekanismenya ribet, harus dirapikan dulu. Sehingga tidak menjadi kendala saat diterapkan," katanya.

Ia mencontohkan, LIPI sebagai lembaga sertifikasi peneliti tertua yang sudah memberlakukan sejak lama. Untuk Humas, instansi yang berwenang adalah Kominfo.

"Ini bagus, jangan sampai humas diisi orang-orang yang tidak berkompeten. Karena humas adalah orang yang strategis," katanya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar