AYOBOGOR.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mendesak agar Kongres Percepatan segera dilaksanakan untuk mengatasi dualisme kepengurusan yang tengah terjadi.
Akibat dari perpecahan ini, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI harus dilaksanakan di dua lokasi terpisah, yaitu di Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kondisi ini menjadi kenyataan pahit yang harus diterima oleh semua anggota PWI di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Butuh Vaksin Meningitis di Bogor? 9 Rumah Sakit Ini Siap Melayani
Bahkan, Presiden Prabowo memilih untuk tidak hadir pada kedua acara tersebut, begitu juga dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Oleh karena itu, untuk mengakhiri dualisme ini, PWI Provinsi Jawa Barat mendesak agar segera diadakan kongres percepatan atau rekonsiliasi untuk mengakhiri perselisihan antara kedua pihak yang berseteru.
“PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal dengan mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, pada Senin (17/2/2025).
“Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mempercepat pelaksanaan kongres untuk menyatukan kembali organisasi,” tambahnya.
Baca Juga: Buruh Jepara Menangis, UMSK 2025 Mendadak Dipangkas hingga di Atas Rp200 Ribu
Menurut Hilman, perpecahan yang terjadi sangat merugikan organisasi dan mengancam soliditas serta kredibilitas PWI sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia.
Oleh karena itu, demi kepentingan organisasi yang lebih besar dan untuk menjaga kehormatan serta persatuan insan pers di Indonesia, PWI Provinsi Jawa Barat menyatakan beberapa hal berikut:
- Mendesak untuk segera mengadakan Kongres PWI Luar Biasa, atau Kongres PWI Dipercepat, atau apapun istilahnya, sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi.
- Jika Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat dilaksanakan, PWI Provinsi Jawa Barat akan memberikan dukungan dan hadir.
- Menolak segala bentuk intervensi eksternal yang berpotensi memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan dalam tubuh PWI.
- Mengimbau kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak reputasi organisasi.
- Mendorong Dewan Pers untuk aktif berperan dalam menyelesaikan masalah ini agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat.
“Pernyataan ini semata-mata demi menjaga persatuan serta keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia,” tutup Hilman.***