AYOBOGOR.COM - Keinginan Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli sepertinya bakal kandas.
Pasalnya pembangunan infrastruktur seperti air hingga listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang diupayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR sedang mengupayakan sarana dan prasarana baik dari segi kualitas hingga kuantitas air serta lisntrik di Ibu Kota Nusantara atau IKN ini.
Hal tersebut diungkap oleh Endra S Atmawijaya selaku Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR.
Ia merespon batalnya rencana Presiden Jokowi untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara pada bulan Juli ini.
Pengamat politik merespon terkait batalnya ngantor Presiden di IKN pada Juli ini, Seperti pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat atau ANH sebagai pengamat kebijakan publik iku berkomentar terkait Batalnya Presiden Jokowi untuk pindah berkantor di IKN pada Juli.
Agak kurang percaya kalau alasan presiden Jokowi batal berkantor di IKN pada bulan Juli ini karena air bersih dan listrik belum tersedia.
Dalam pantauan ayobogor.com melalui unggahan video dari Youtube Aksanation, (19/7), tidak tertutup kemungkinan ada sesuatu luar biasa kemungkinan yang ditutupi dengan masalah air dan listrik.
Tanda tanda proyek IKN mangkrak misalnya, keterlambatan air dan listrik di IKN telah menciptakan narasi bahwa hambatan ini diluar Kendali Presiden Jokowi, papar ANH pada Sabtu 13 Juli 2024, Kemarin.
Ia menduga terdapat faktor utama dalam narasi yang dikembangkan oleh Pak Jokowi yaitu pergeseran tanggung jawab dan pergeseran kepentingan elit politik.
Intinya Jokowi berusaha sekuat tenaga mengalihkan perhatian dari tanggung jawab langsungnya, caranya dengan menyoroti masalah teknis. Meskipun sebagai pemimpin tertinggi ia memiliki tanggung jawab utama itu.