AYOBOGOR.COM -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar penetapan Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang juga disebut ongkos naik haji atau ONH bisa lebih rasional.
Dia meminta Kementerian Agama memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 lebih matang. Termasuk soal biaya haji setelah kuota jamaah haji Indonesia ditetapkan kembali normal.
"Kemudian juga tentu penetapan ongkosnya, ongkosnya supaya lebih rasional," kata Ma'ruf dikutip dari Republika.co.id, Senin, 9 Januari 2023.
Baca Juga: Link Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam Semifinal Piala AFF 2022 Leg 2
Wapres mengingatkan penetapan BPIH menyesuaikan kenaikan-kenaikan komponennya. Hal ini harus dilaksanakan agar subsidi yang ditanggung dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak terlalu besar.
"Karena jangan sampai subsidinya itu terlalu besar sehingga nanti dana haji itu kemudian tergerus habis (dana) pokoknya. Kalau (dana) pokoknya habis itu akan menyulitkan yang ke belakang," katanya.
"Karena itu harus dirasionalisasi, supaya tetap berkelanjutan, jadi sustainabilitynya harus dijaga," ujarnya.
Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan ditandatangani oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.
Baca Juga: Dana Samisade Naik dari Tahun Lalu, Ini Rinciannya
"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," kata Menag.
Kuota haji Indonesia terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini Indonesia mendapat 4.200 kuota.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji 2023. Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia.